MUNA, TELISIK.ID - Dugaan permintaan fee 10 persen yang dilakukan PPTK Dinas PUPR Muna terhadap kontraktor atas perintah Kadis, Mustajab, mendapat perhatian serius dari DPRD Muna.
Ketua Komisi III DPRD Muna, Awal Jaya Bolombo mengaku, permintaan fee 10 persen itu telah menjadi konsumsi publik. Karenanya, pihaknya akan menindaklanjutinya.
"Kami sudah banyak mendapat laporan terkait fee 10 persen itu. Olehnya itu, kami minta agar aparat penegak hukum segera lakukan langkah-langkah," kata Awal Jaya Bolombo, Senin (1/1/2024).
Dari informasi yang didapat, para kontraktor akan menyetorkan fee 10 persen itu pada 2-3 Januari, saat mereka mencairkan di Bank Sulawesi Tenggara.
Permintaan fee proyek 10 persen itu juga mendapat respon dari Lembaga Pemberdayaan Umat Indonesia (LPUI) Sulawesi Tenggara.
