Terbentur dengan Pergub Sultra, Perwali Diminta Evaluasi

Musdar, telisik indonesia

Selasa, 15 September 2020

0 dilihat

Ketua Komisi III DPRD Kendari, LM Rajab Jinik. Foto: Kardin

KENDARI, TELISIK.ID – Kebijakan Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir yang menerbitkan Perwali Nomor 47 Tahun 2020 masih menjadi perhatian publik.

Kini, Perwali yang diterbitkan sejak 2 September 2020 itu diminta untuk dievaluasi kembali sebab bertentangan dengan Pergub.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik menyebut, dalam Pergub yang diterbitkan sebagai upaya pencegahan COVID-19 tidak membatasi aktivitas masyarakat seperti Perwali.

“Harus dievaluasi, karena jangan sampai masyarakat Kota Kendari yang juga masyarakat Sultra, mereka berpatokan di Pergub bahkan tidak akan mengindahkan Perwali, makanya harus dievaluasi,” terang Rajab, Selasa (15/9/2020).

Politisi Golkar ini menerangkan, peraturan penanganan dan pencegahan penularan COVID-19, bersifat terstruktur dari pusat, provinsi hingga daerah.

Baca juga: Bertambah 58 Orang Positif COVID-19 di Sultra, Total 1.948 Kasus

“Tidak bisa benturan antara keputusan Perwali dengan Pergub. Di Pergub hanya mengatur protokol kesehatan tidak mengatur tentang pembatasan jam malam, ini yang lucu. Makanya kita pakai logika sendiri, masyarakat kasihan dikorbankan,” jelas Rajab.

Anggota Fraksi Golkar ini tak membantah, akibat pembatasan aktivitas malam yang hanya sampai 22.00 Wita berdampak terhadap nasib UMKM. Pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan hingga terpaksa mem-PHK karyawannya.

“Kasihan teman-teman, masih ada yang menggantungkan hidupnya sampai jam 24.00 Wita bahkan sampai jam 04.00 Wita,” tegasnya.

Rajab mewanti-wanti Pemkot dalam mengelola kebijakan dan mengeluarkan tidak serta merta hanya dengan kemauan sendiri.

“Jangan sampai mencari citra di persoalan corona, janganlah. Tidak bisa seperti itu,” tutupnya.

Reporter: Musdar

Editor: Kardin