Tim Lapor COVID-19 Temukan 2.313 Pasien Isoman Meninggal, Ini Kata DPR

Marwan Azis, telisik indonesia

Sabtu, 24 Juli 2021

0 dilihat

Kakak beradik di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri akibat COVID-19 di rumahnya, Sabtu (3/7/2021). Foto: Repro iNews TV

JAKARTA, TELISIK.ID - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Lapor COVID-19 menerima laporan, terdapat 2.313 orang yang meninggal dunia saat isolasi mandiri (isoman) dan di luar rumah sakit (RS).

Temuan per 22 Juli 2021 ini meningkat dari data sebelumnya, yang berjumlah 712 kasus.

"Angka kematian isoman dan di luar RS sejauh ini ada 2.313, di mana angka 2.313 ini adalah sumbangsih gitu ya, dari rekap lapor COVID," kata Data Analisis Lapor COVID-19, Said Fariz Hibban.

Said merinci, data yang diterima Lapor COVID-19, hingga kini tercatat ada 2.313 kasus kematian pasien saat isoman dan di luar RS, sebanyak 740 kasus di antaranya berdasarkan rekapitulasi Lapor COVID-19.

Lalu sebanyak 412, berdasarkan laporan dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI).

Sementara 1.161 kasus, adalah data yang diterima Lapor COVID-19 dari Dinkes Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Di sini akhirnya provinsi terbanyak (untuk kasus kematian pasien saat isoman dan di luar RS), setelah kami temukan yaitu DKI Jakarta, bukan Jawa Barat lagi," ujarnya.

Said mengungkapkan, Jakarta Timur menjadi kota terbanyak untuk kasus kematian pasien isoman dan di luar RS, yakni 403 kasus. Untuk kabupaten terbanyak, ada di Klaten dengan 99 kasus.

Baca juga: Antisipasi Aksi Massa Tolak PPKM, TNI/Polri Siaga di Sekitar Istana

Hibban menerangkan, rekapitulasi data ini adalah pencatatan dari 16 provinsi di Indonesia dengan 78 kota/kabupaten yang terlacak.

Menurutnya, angka ini masih dapat naik sebab belum seluruh provinsi tercatat.

"Enam provinsi utama (kasus kematian pasien isoman dan di luar RS) itu yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten," bebernya.

Temuan Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Lapor COVID-19, mendapat perhatian dari Komisi Kesehatan DPR-RI.

Anggota Komisi IX yang membidangi kesehatan, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, temuan tersebut menunjukkan berbagai kelemahan dalam penanganan orang yang terpapar.

Apalagi, data yang disampaikan tersebut bisa saja berbeda dengan data yang dimiliki pemerintah.

Menurutnya, dari temuan tersebut setidaknya menunjukkan beberapa titik lemah penanganan Covid di Indonesia.

Pertama, rumah-rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak mampu menampung semua yang terpapar. Terbukti, banyaknya yang dirawat di luar rumah sakit.

"Yang meninggal saja kan jumlahnya mencapai 2.313. Pasti jumlah yang isoman berkali-kali lipat dari jumlah itu. Kebanyakan dari mereka itu memilih isoman karena tidak tertampung di rumah-rumah sakit dan faskes-faskes yang ada," kata Saleh ketika dihubungi Telisik.id di Jakarta, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Orang Asing Rebutan Lari dari Indonesia Pakai Jet Pribadi

Kedua, kata alumnus HMI ini, fenomena tersebut juga menunjukkan keterbatasan tenaga medis yang tersedia.

Buktinya, Lapor COVID-19 menjelaskan bahwa mereka yang isoman tersebut tidak pernah didatangi atau dihubungi pihak tenaga medis. Ini bisa jadi karena tenaga medis yang ada terkonsentrasi di rumah-rumah sakit dan faskes-faskes.

"Kita sangat sedih melihat fakta ini. Sebab, mereka yang mendapat perhatian dan pengobatan serius pun banyak yang tidak bisa tertolong. Apalagi yang tidak diperhatikan dan tidak menerima pengobatan yang memadai," imbuhnya.

Ketiga, data yang disampaikan ini menunjukkan adanya kelemahan dari sisi pendataan.

Artinya, petugas yang semestinya mendata tidak mampu menjangkau semua yang terpapar. Ini tentu sangat menyulitkan dalam memetakan zonasi tingkat keterpaparan suatu daerah tertentu.

"Pemetaan itu sangat penting. Dari situ bisa dirumuskan kebijakan terbaik yang mesti diambil dalam skala daerah tertentu. Tanpa pemetaan, tidak jelas arah penanganan yang dilakukan," tambahnya.

Terkait laporan tersebut, Ketua Fraksi PAN ini mendesak pemerintah untuk memberikan tanggapan dan respon.

Termasuk langkah-langkah yang akan diambil dalam menyikapi hal tersebut. Jika memungkinkan, perlu dilakukan sinkronisasi data antara yang dimiliki pemerintah dan yang dirilis Lapor COVID-19.

"Kita apresiasi apa yang telah dilakukan LaporCovid-19. Semoga saja, apa yang disampaikan tersebut bisa ditindaklanjuti pemerintah. Targetnya, seluruh anggota masyarakat bisa memiliki akses penuh terhadap pelayanan kesehatan," pungkasnya. (B)

Reporter: Marwan Azis

Editor: Haerani Hambali