WWF ke-10 Usai, Terbitlah Proyek Pendanaan Inovatif

Sebab agenda air global ini, mengharuskan setiap negara menjadi bagian dari solusi melalui kolaborasi dan saling melengkapi, bukan melalui kompetisi. Secara resmi pula, Menteri Basuki menyerahkan keketuaan World Water Forum ke-11 tahun 2027 kepada Arab Saudi. (rri.co.id, 24/5/2024).  

World Water Forum (WWF) ke-10  menghasilkan 113 kesepakatan untuk proyek air dan sanitasi yang akan dilaksanakan di dalam negeri dengan nilai 9,4 miliar dolar AS. Diantaranya sistem penyediaan air minum di Karian-Serpong dan infrastruktur air minum ramah lingkungan di IKN.

Kesepakatan pendanaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Regional Karian-Serpong ditandatangani oleh Country Head of International Finance Corporation (IFC) Euan Marshal, Principal Investment Specialist at Asia Development Bank (ADB) Yuichiro Yoi, Director General of Infrastructure Finance Department K-Exim Jae-Sun Shim, Managing Director Development Bank of Singapore Kunardy Darma Lie, dan Presiden Direktur PT Karian Water Service, Kyeong Yun Jeong.

SPAM Regional Karian-Serpong menjadi Proyek Strategis Nasional dengan nilai investasi Rp2,4 triliun dengan kapasitas 4.600 liter/detik, diharapkan dapat memberikan akses air minum kepada 1,84 juta penduduk yang tinggal di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, khususnya di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.  

Kemudian Proyek Net-Zero Water Supply Infrastructure Project di IKN Nusantara ditandatangani oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dan Wakil Presiden K-Water Han Seong Yong. K-Water sendiri adalah perusahaan milik negara Korea Selatan.  

Baca Juga: Demokrasi dalam Bingkai Oligarki

Sebagai salah satu pihak yang hadir dalam penandatangan kedua MoU tersebut, Menteri Basuki merasa optimisme proyek segera selesai karena adanya  upaya pemerintah ini dalam hal pendanaan inovatif.  

Selain Proyek SPAM di Serpong dan Net-Zero Water Supply Infrastructure Project di IKN, masih ada lagi proyek yang lain yaitu proyek percontohan manajemen air pintar di Denpasar, Bali, nalisa kelayakan sistem manajemen air pintar untuk efisiensi pasokan air di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian selain proyek yang menjadi kesepakatan ada beberapa Infrastruktur, Studi/kajian, Asistensi teknis, Pusat riset Pengembangan kapasitas. (Antaranews.com, 26/5/2024).  

WWF dan Pengelolaan Air, untuk Kepentingan Siapa?

Menjadi kebanggaan Indonesia bisa kembali menjadi tuan rumah even internasional setelah G-20 dan juga regional KTT Asean ke-43 tahun lalu. Dan di WWF (Worl Water Forum) ke 10 juga sama seperti sebelumnya, menghasilkan banyak kesepakatan (baca proyek dan pendanaan) untuk menjaga kehidupan ‘air’ dan sanitasi yang baik. Mirip judul lagu King of Pop, mendiang Michael Jackson “Heal The World”.  

Yang menjadi pertanyaan mengapa penyelesaian air mesti melibatkan dunia? Padahal jika digali akar persoalannya, yang dunia dengungkan dengan perubahan ekstrem dunia siapa pelaku utamanya? Mereka seolah melempar batu sembunyi tangan, kita dipaksa tutup mata dengan praktik ilegal logging, penambangan ilegal, pembukaan lahan besar-besaran untuk kelapa sawit dan penggunaan batu bara sebagai salah satu energi terbesar.

Padahal di sisi lain sudah dikembangkan bio fuel (green energi) namun karena masih mahal, negara-negara industri barat masih enggan beralih dari batubara. Dan masih banyak lagi yang coba ditutupi dengan beberapa kesepakatan.  

Dengan sigapnya Indonesia mempersilahkan dunia mengoprek kedaulatan negaranya, semua pembantu presiden seketika berada dalam satu suara, perbanyak proyek, perbanyak investasi. Dan muncullah kesepakatan untuk menjaga kondisi air  melalui berbagai cara. Meski ada proyek untuk kalangan rumah tangga seperti SPAM di Serpong, namun keuntungan paling besar pasti diraih oleh pengelola yaitu Perusahaan/investor/ pengusaha. Kita tidak bisa menafikan itu.  

Terutama dengan fakta para investor itulah yang memiliki teknologi, dana , ahli berikut tenaga kerjanya. Sementara rakyat sebagai konsumen saja, bisa jadi akan membayar berbagai fasilitas yang bersumber dari air tersebut. Dan faktanya memang Indonesia adalah pasar strategis bagi negara kapitalis.

Kita bisa lihat apa yang terjadi di IKN, semua diuji cobakan di sana terkait teknologi canggih, bahkan presiden Joko Widodo mempersilahkan warga Singapura untuk pindah dan menempati IKN. Belum lagi dengan panjangnya hak guna tanah-tanah di IKN hingga mencapai 90 tahun. Apa yang tersisa untuk rakyat?

Berkedok Investasi, Solusi pada Islam

Air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, yang jika tidak ada atau masyarakat kesulitan mengakses akan menimbulkan dharar (bahaya). Maka Islam menetapkan bahwa air adalah kepemilikan umum, yang pengelolaannya dilakukan oleh negara dan keuntungannya dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk.

Sebagaimana Rasulullah saw.bersabda,”Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal : dalam air, padang rumput [gembalaan], dan api.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah).  

Kapitalisme meniscayakan masifnya pembangunan namun  berparadigma liberalisme. Sebab dampak negatifnya tidak masuk dalam perhitungan di antaranya pasti bencana gobal terkait air. Pembangunan infrastruktur yang jorjoran dan abai terhadap keseimbangan ekosistem  saat ini saja sudah membuat lahan hijau atau bukaan lahan makin berkurang teralih fungsi.

Baca Juga: KDRT dan Subordinasi Laki-Laki

Bersamaan dengan itu, praktik deforestasi yang abai terhadap konservasi pun berlangsung nyaris tanpa bisa dikendalikan. Akhirnya sumber daya tanah kehilangan daya ikat atas air sehingga bencana kekeringan dan banjir bergantian melanda seluruh negeri.

Maka solusi haruslah diatasi oleh negara, berdasar syariat, sebab sudah terbukti negara hari ini lalai malah mengalihkan pendanaan berikut pembangunannya pada pihak lain. Salah satu pengertian hadis Rasulullah Saw.di atas adalah negara akan mengelola air dan mendistribusikannya.

Sehingga tidak ada seorang rakyat pun yang kesulitan untuk memanfaatkannya. Negara akan melarang aktivitas monopoli yang menghalangi rakyat untuk mendapatkan kebutuhannya, bahkan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang berani melakukannya.

Privatisasi atau swastanisasi juga diharamkan dalam Islam, karena lagi-lagi rakyat akan terzalimi. Dalam sejarah kejayaan Islam, Perairan atau air tak hanya menjadi kebutuhan pokok harian rakyat, namun juga berfungsi sebagai basis pertahanan, sarana transportasi, serta sumber kebutuhan vital rakyat benar-benar diperhatikan. Berbagai infrastruktur yang dibutuhkan dibangun dengan dana dari baitulmal.  

Sebagaimana Khalifah Harun ar-Kemudian pada 789,  membangun waduk di bawah tanah yang berfungsi sebagai penampung air hujan dan jalur transportasi perdagangan di kota Ramla. Saat ini waduk tersebut menjadi situs sejarah yang dikagumi dunia dan masih memberi manfaat bagi penduduk kota.

Terlihat jelas bagaimana fokus penguasa pada kebutuhan rakyatnya. Inilah yang diwajibkan syariat sebagaimana Rasulullah Saw. Bersabda, ”Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Wallahualam bissawab. (*)

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS