Ada Pembengkakan 6.877 Titik MBG, Pemerintah Mulai Hitung Ulang Anggaran Rp 268 Triliun

Sabtu, 13 Juni 2026  /  8:11 am

Pemerintah mengevaluasi program MBG setelah ditemukan pembengkakan ribuan titik layanan. Foto: Repro Antara

JAKARTA, TELISIK.ID - Pemerintah mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional.

Langkah tersebut dilakukan setelah dilakukan pembenahan tata kelola dan perhitungan ulang kebutuhan anggaran program.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah memperkirakan akan terjadi pengurangan kebutuhan anggaran Program MBG.

Namun, ia menegaskan bahwa pengurangan tersebut bukan merupakan pemangkasan anggaran, melainkan hasil dari penataan dan penghitungan ulang kebutuhan riil program.

"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini, maka kami meminta waktu untuk menghitung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Badan Gizi Nasional (BGN). Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa," ujar Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (13/6/2026).

Pada tahun 2026, anggaran Program MBG telah ditetapkan sebesar Rp 268 triliun. Pemerintah kini berupaya memastikan penggunaan anggaran tersebut berjalan sesuai kebutuhan serta tepat sasaran bagi kelompok penerima manfaat.

Baca Juga: Sosok AYS Tersangka Baru Korupsi MBG, Setor Duit ke Sony dan Manipulasi Titik SPPG

Menurut Prasetyo, proses penataan program ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan. Selama proses berlangsung, pelaksanaan program yang dinilai telah berjalan sesuai standar operasional prosedur tetap dilanjutkan.

"Kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya karena memang kan sebetulnya ada klaster-klaster permasalahan. Jadi, yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi, termasuk untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk bisa secepatnya mendapatkan manfaat dari Program MBG ini," paparnya.

Selain melakukan pembenahan tata kelola, pemerintah juga menyiapkan perluasan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam beberapa waktu mendatang. Kelompok tersebut menjadi salah satu sasaran utama dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Pemerintah juga melakukan penataan ulang terhadap penerima manfaat program. Langkah itu mencakup evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang dinilai belum masuk kategori prioritas penerima MBG berdasarkan data yang dimiliki pemerintah.

"Kemudian akan terjadi apa yang disebut dengan kesepakatan, atau sekolah apakah termasuk layak atau prioritas untuk menerima MBG atau tidak, kan begitu karena memang sejak awal standar operasional prosedurnya seperti itu," kata Prasetyo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan adanya pembengkakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berdampak pada kebutuhan anggaran program.

"Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik," ujar Zulhas.

Menurutnya, penambahan titik layanan juga terjadi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dari target awal sebanyak 2.000 titik, jumlahnya meningkat menjadi 8.617 titik.

"Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting," ujar Zulhas.

Baca Juga: Duit MBG Mandek, Ratusan SPPG di Sejumlah Wilayah Indonesia Keok

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, menyatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi guna memastikan program tetap berjalan tanpa menambah beban keuangan negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah moratorium pembukaan titik layanan dan dapur baru.

Saat ini tercatat terdapat 27.877 titik dapur operasional yang terdaftar melalui virtual account. Seluruh titik tersebut akan ditata kembali untuk menyesuaikan kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing daerah.

Pemerintah menegaskan bahwa evaluasi dan penataan ulang Program Makan Bergizi Gratis dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memastikan penggunaan anggaran negara berjalan lebih terukur dan tepat sasaran. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS