Ancaman Reshuffle Jokowi Hanya Omong Kosong

Selasa, 14 Juli 2020  /  8:23 am

Dian Cahyani, Direktur Eksekutif Puspolindo. Foto: Ist.

JAKARTA, TELISIK.ID - Aksi marah-marah yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet pada 18 Juni 2020 lalu, masih hangat dibicarakan publik.

Presiden Jokowi mempersoalkan kinerja para menteri yang tidak maksimal dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, hingga melontarkan ancaman perombakan atau reshuffle kabinet secara tiba-tiba.

Menanggapi ancaman Presiden Jokowi, Direktur Eksekutif Pusat Politik dan Sosial Indonesia (Puspolindo) Dian Cahyani menilai, ancaman reshuffle Presiden Jokowi hanya sebatas omong kosong, karena hingga kini ancaman tersebut belum terealisasikan.

"Sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi 18 Juni lalu, maka harus dilakukan perombakan kabinet. Jangan sekadar mengancam, tapi reshuffle kabinet harus segera dilakukan. Jangan omong doang,” kata Dian Cahyani kepada Telisik.id saat dihubungi di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Baca juga: Kebijakan Negara Semakin Tidak Pro Rakyat

Dikatakan magister Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana itu, Presiden Jokowi harus menepati janjinya untuk melakukan reshuffle terhadap menteri yang dinilai gagal menjalankan tugasnya. Jika tidak, performa kinerja pemerintah akan menurun di masa pandemi ini.

"Beberapa menteri ada yang tenggelam tidak tau bagaimana kelanjutan program kerjanya. Presiden Jokowi harus benar-benar tegas. Jangan pencitraan aja mau resuffle,“ jelasnya.

"Sebaliknya, jika presiden melakukan reshuffle, akan mendapatkan simpati masyarakat yang sedang kesal dengan kinerja para menterinya. Reshuffle musti dilakukan atas basis kinerja dan data," tambahnya.

Lebih jauh lagi, ia menyoroti beberapa pos kementerian yang harus dievaluasi karena kinerja mereka tidak begitu bagus selama pandemi ini.

"Kementerian di bidang ekonomi, kesehatan, dan bidang PMK yang perlu mendapatkan sorotan dan perlu dirombak," sarannya.

“Jika presiden ingin memperbaiki kinerja  para menteri, saat ini merupakan waktu yang tepat mengevaluasi menterinya agar sejalan dengan konsep the new normal pemerintahan,” tutup perempuan yang akrab disapa Dean itu.

Reporter: Rahmat Tunny

Editor: Haerani Hambali