Kebijakan Negara Semakin Tidak Pro Rakyat

Affan Safani Adham, telisik indonesia
Selasa, 14 Juli 2020
0 dilihat
Kebijakan Negara Semakin Tidak Pro Rakyat
Busyro Muqoddas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menegaskan, sebuah rembug nasional itu sudah saatnya dilakukan. Foto: Ist.

" Oleh karena itu ini adalah upaya kita bersama bagaimana mengajak kebijakan negara ke jalan yang benar, kembali pada spirit daulat rakyat dan kemerdekaan bangsa. "

YOGYAKARTA, TELISIK.ID - Guna mengembalikan kebijakan negara ke jalan yang seharusnya, maka akademisi, aktivis, negarawan, tokoh agama dan profesor perlu terlibat dalam sebuah rembug (musyawarah) sebelum menghasilkan rumusan akhir yang akan diserahkan pada pemerintah pusat sebagai rekomendasi.

Dikatakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, kebijakan negara akhir-akhir ini semakin menjauh dari kehidupan daulat rakyat, dari moralitas konstitusi UUD 1945.

"Oleh karena itu ini adalah upaya kita bersama bagaimana mengajak kebijakan negara ke jalan yang benar, kembali pada spirit daulat rakyat dan kemerdekaan bangsa," kata Busyro.

Menurutnya, kekerasan politik, ekonomi, agraria dan HAM (hak asasi manusia) belakangan tampak jelas dalam sejumlah produk perundang-undangan: Omnibus Law, RUU Cilaka, UU Minerba, UU KPK 2020.

Itu pula yang mendorong Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah bersama para tokoh nasional melakukan konsolidasi guna merumuskan langkah dan solusi yang konstruktif.

Busyro Muqoddas menegaskan, sebuah rembug nasional itu sudah saatnya dilakukan.

Menyambung Busyro, Guru Besar Fisipol UGM, Mochtar Mas’oed, menilai, pemerintah selain wajib menjamin asas keadilan dan perlindungan rakyat kecil, juga harus mendahulukan pemerataan di atas pembangunan.

Baca juga: New Normal Dinilai Tidak Berhasil, Kini Hadir New Habbit

Sedangkan Mochammad Maksum, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Guru Besar Agroindustri Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta yang mengutip pemikiran teologi Al-Ma’un KH Ahmad Dahlan, menilai advokasi rakyat kecil terutama pada buruh, tani dan peternak yang terimbas oleh kebijakan struktural pemerintah pusat, harus diutamakan.

Maksum menegaskan, dalam pemikiran teologi Al-Ma’un, tidak memberi makan orang miskin saja dibilang celaka. "Apalagi yang merampas kedaulatan, keadilan dan hak-hak orang-orang kecil," tandasnya, yang menambahkan itulah semangat teologi Al-Ma’un KH Ahmad Dahlan.

Dalam urusan keadilan, tidak memberi makan orang miskin saja dianggap mendustakan agama. "Bagaimana dengan membunuh si miskin? Dengan cara membunuh cara rezekinya si miskin, sumber makannya kita libas, kita persembahkan pada investor asing?" ungkap Maksum.

Katanya, perundang-udangan yang mengabaikan rakyat kecil dan justru memproteksi pemodal.

Bagi Maksum, itu semua sudah keluar dari semangat reforma agraria. Karena itu, dirinya mengapresiasi Muhammadiyah beserta seluruh unsur civil society yang terlibat dalam rembug nasional.

"Jika teman-teman tidak berteriak, kezaliman bakal dilegalitimasi, pemilikan lahan makin timpang dalam tempo tidak terbatas. Kedaulatan pangan menguap, didasarkan pada impor. Lingkungan hidup terganggu dengan adanya konversi penggunaan. Peran orang kecil makin tidak pasti. Petani kepemilikan lahannya sangat mengkhawatirkan," kata Maksum.

Reporter: Affan Safani Adham

Editor: Haerani Hambali

Baca Juga