Andi Muhammad Saenuddin: Dari Lapangan Pramuka dan Kader Pemuda Ansor hingga Pimpin Komisi Strategis DPRD Sultra
Reporter
Minggu, 07 Desember 2025 / 9:41 pm
Andi Muhammad Saenuddin, Ketua Komisi IV DPRD Sultra. Foto: Ist
KENDARI,TELISIK.ID - Dua kali kalah pemilu tidak membuat langkah Andi Muhammad Saenuddin terhenti. Dari kegagalan itulah karakter politiknya terbentuk lebih matang, sistematis, dan berpijak pada kerja nyata.
Baginya, kemenangan bukan sekadar meraih kursi, tetapi memastikan jabatan benar-benar bekerja untuk masyarakat. Hari ini, ia memimpin Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara.
Sebelum mengenal rapat anggaran dan ruang sidang, Andi Saenuddin tumbuh sebagai kader Pramuka sejak 1995. Ia meniti semua jenjang: siaga, penggalang, penegak, pandega, hingga pembina.
Dari sana ia belajar satu prinsip dasar bahwa kepemimpinan lahir dari keteladanan, bukan instruksi.
Ia beberapa kali dipercaya memegang posisi strategis, termasuk sebagai Dewan Kerja Cabang Pramuka Kolaka (2001–2005) dan kemudian Andalan Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tenggara.
"Di Pramuka saya belajar pengabdian. Kalau ingin memimpin, kerjakan dulu,” ujar Saenuding saat ditemui diruangannya Selasa, (2/11/2025)
Baca Juga: Sosok Wirwan MS Dicopot dari Ketua DPC Gerindra, Bupati Tinggal Umrah Warganya yang Kebanjiran
Pelajaran itu ikut ia bawa hingga ke dunia politik. Selepas menyelesaikan studi informatika, ia mengambil Magister Administrasi Kebijakan Publik di Surabaya. Tahun 2006, ia menjadi dosen di Universitas Sembilanbelas November Kolaka (USN), mengajar dua disiplin: informatika dan ilmu politik.
Keduanya tampak berseberangan, namun baginya saling mengisi. Informatika memberi struktur berpikir. Kebijakan publik mengembalikannya pada inti: sistem dibuat untuk manusia.
Ia sempat mengikuti jalur ASN, namun memilih mengundurkan diri. Saat itu ia merasa kontribusi yang lebih besar justru berada di tempat lain. Dan kesempatan itu muncul tak lama kemudian.
Pada 2011, ia bertemu dengan Partai Golkar. Tiga tahun kemudian ia maju sebagai caleg DPRD Kolaka. Hasilnya: belum berhasil.
Namun kegagalan itu justru membukakan pintu lebih besar. Ia direkrut menjadi Tenaga Ahli Anggota DPR RI mendampingi Ridwan Bae di Komisi V. Hampir satu dekade ia berkecimpung di Senayan.
Di sana ia terlibat dalam berbagai program strategis, seperti:
* pembangunan Bendungan Ladongi dan Pelosika
* pembangunan rumah susun mahasiswa di UHO, USN, STIP, UMK dan sejumlah pesantren
* fasilitasi bantuan pusat untuk desa dan daerah
Di ruang pembahasan anggaran, ia belajar bahwa kebijakan bukan soal keinginan, tetapi kemampuan membaca mekanisme negara.
Setelah kembali bertarung pada Pemilu 2014 dan 2019 untuk DPRD Kolaka, hasilnya tetap sama: kalah. Namun sikapnya tidak berubah.
“Kalau tujuan hanya posisi, kita berhenti setelah kalah. Tapi kalau tujuannya kontribusi, kita belajar terus.” jelasnya
Pada 2024 ia memilih naik kelas. Ia maju sebagai caleg DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Dapil Kolaka Raya. Kali ini ia terpilih dan langsung memimpin Komisi IV.
Komisi yang ia pimpin menangani sektor yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat:
* pendidikan SMA/SMK
* rumah sakit dan layanan kesehatan
* ketenagakerjaan
* perpustakaan, arsip, dan pelayanan publik
* perlindungan perempuan, anak, dan disabilitas
* ?PERLINDUNGAN SOSIAL
* ?PEMUDA DAN OLAHRAGA
* ?KONI
Ia memulai kerja dengan fokus pada hasil konkret, seperti:
* perbaikan tata kelola rumah sakit provinsi
* penguatan integrasi layanan BPJS
* percepatan program gizi dan penanganan stunting
* pengembangan sekolah unggulan
Baca Juga: Sosok Aktor Hollywood Harrison Ford, Viral Marah-marah ke Zulkifli Hasan Gegara Hutan Rusak
Salah satu langkah progresifnya adalah mendorong 17 kabupaten/kota memiliki fasilitas rumah autis dengan terapis profesional, dibiayai APBD.
"Anak-anak ini tidak boleh menunggu. Negara harus bergerak.” ujarnya
Sepanjang kariernya, Andi Saenuddin tidak tampil sebagai politisi yang suka panggung dan retorika publik. Gayanya lebih administratif: berbasis data, berhati-hati, dan dekat dengan persoalan lapangan.
Ia memandang DPRD bukan hanya pengawas, tetapi bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana mandat Undang-Undang 23/2014.
Dengan perspektif itu, politik bukan tentang seberapa tinggi jabatan diraih, tetapi seberapa besar masalah yang bisa dikurangi.
Dari lapangan Pramuka, ruang kuliah, barisan kerja legislasi di Senayan, hingga ruang rapat Komisi IV, perjalanan itu menjadi bukti bahwa konsistensi, bukan keberuntungan, yang membawa seseorang sampai di tempat yang tepat.
Penulis: Ana Pratiwi
Editor: Ahmad Jaelani
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS