APDESI Sultra Minta Bawaslu Muna Barat Transparan

Sabtu, 26 Oktober 2024  /  2:56 pm

Ketua APDESI Sulawesi Tenggara, La Ode Alwi Haidatul. Foto: Ist

MUNA BARAT, TELISIK.ID - Menanggapi dugaan pelanggaran netralitas ASN, Ketua DPD APDESI Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Bawaslu Muna Barat bersikap transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada publik.

Ketua DPD APDESI Sultra, La Ode Alwi Haidatul, menyatakan bahwa Bawaslu Muna Barat perlu mengungkapkan informasi terkait dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan ASN dan kepala desa di wilayah tersebut.

"Hal ini penting untuk mendorong transparansi dan menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat," ujarnya, Sabtu (26/10/2024).

La Ode Alwi menambahkan bahwa sebagai lembaga resmi, Bawaslu seharusnya menyampaikan informasi yang jelas mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran ini.

Ia berharap Bawaslu Muna Barat dapat memberikan penjelasan rinci tentang kepala desa dan perangkat desa yang dimaksud dalam proses pengumpulan data.

Baca Juga: APDESI Sultra Minta DPRD Muna Barat Fasilitasi Diskusi DTKS

Selain itu, La Ode Alwi menekankan pentingnya Bawaslu menjelaskan pasal-pasal yang diduga dilanggar, sehingga masyarakat dapat memahami konteks permasalahan dengan benar dan menghindari asumsi yang berpotensi menimbulkan spekulasi merugikan.

Ketua DPD APDESI Sultra juga mengimbau seluruh kepala desa di Sulawesi Tenggara, terutama di Muna Barat, untuk menjaga netralitas dan reputasi desa.

"Netralitas merupakan bagian dari upaya kita bersama menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa," ujarnya.

Baca Juga: Anggota DPRD Muna Barat Minta APDESI Tak Jadikan Diskusi DTKS Sekadar Sensasi

Ia juga berharap hal ini dapat menjadi evaluasi bagi Bawaslu Muna Barat agar ke depannya informasi yang disampaikan lebih detail dan mudah dipahami.

Pihaknya pun menegaskan komitmen untuk mendukung seluruh kepala desa menjalankan tugas dengan integritas dan menjaga martabat desa dari hal-hal yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat.

La Ode Alwi mengharapkan agar Bawaslu Muna Barat segera memberikan klarifikasi mengenai temuan ini demi mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga terkait. (C)

Penulis: Putri Wulandari

Editor: Fitrah Nugraha

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS