Anggota DPRD Muna Barat Minta APDESI Tak Jadikan Diskusi DTKS Sekadar Sensasi
Putri Wulandari, telisik indonesia
Jumat, 25 Oktober 2024
0 dilihat
Anggota DPRD Muna Barat, La Ode Sariba (kanan) menanggapi permintaan APDESI Sulawesi Tenggara. Foto: Ist
" Anggota DPRD Muna Barat, La Ode Sariba, mengingatkan agar permintaan APDESI terkait diskusi mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak hanya menjadi ajang sensasi "
MUNA BARAT, TELISIK.ID – Anggota DPRD Muna Barat, La Ode Sariba, mengingatkan agar permintaan APDESI terkait diskusi mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak hanya menjadi ajang sensasi.
La Ode Sariba menyambut baik permintaan APDESI untuk memfasilitasi diskusi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi multipihak, karena desa merupakan ujung tombak pembangunan.
"Jadi aneh kalau mempertanyakan urgensinya. Apa yang kita lakukan adalah merespons keluhan masyarakat, di mana banyak yang seharusnya masuk dalam DTKS, tetapi kenyataannya tidak terakomodir," ujarnya melalui pesan WhatsApp, Jumat (25/10/2024).
Ia menambahkan, banyak masyarakat tidak mampu, termasuk anak yatim, yang membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah daerah.
Baca Juga: APDESI Sultra: Anggota DPRD Muna Barat yang Baru Harus Terus Merakyat
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya menunggu diskusi atau dialog, karena mereka memerlukan tindakan nyata, sehingga hal ini tidak boleh hanya menjadi ajang sensasi.
La Ode Sariba juga menegaskan bahwa desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan musyawarah desa (musdes) sebagai prosedur formal untuk menyepakati data masyarakat miskin yang akan diusulkan dalam DTKS.
DPRD, lanjutnya, akan segera mengagendakan pertemuan untuk membahas berbagai persoalan di desa, termasuk informasi terkait update data DTKS, perangkat desa, PRODESKEL, EVDESKEL, data desa Presisi, hingga masalah penyertaan modal BUMDes dan Indeks Desa Membangun (IDM).
Ia juga berharap setelah terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Muna Barat, Komisi 3 dapat mengagendakan rapat kerja dengan instansi terkait, termasuk BPJS, mengingat keluhan masyarakat terkait layanan BPJS yang semakin sering muncul.
Informasi dari desa sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat ke depannya.
Sebelumnya, Ketua APDESI DPD Sulawesi Tenggara juga meminta agar DPRD Muna Barat memfasilitasi diskusi DPD APDESI Sulawesi Tenggara dalam merespons desakan anggota DPRD untuk mengadakan Musyawarah Desa (Musdes).
Ketua APDESI Sulawesi Tenggara, La Ode Alwi Haidatul, menjelaskan bahwa pihaknya memahami Musdes sebagai langkah formal dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial.
Baca Juga: 20 Anggota DPRD Muna Barat Dilantik, Minta Media Kawal Aspirasi Masyarakat
"Namun, apa urgensinya bagi DPRD mendesak pelaksanaan Musdes? Proses ini sudah menjadi rutinitas pemerintah desa," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya terbuka terhadap kritik, tetapi kritik yang disertai dukungan, seperti penambahan anggaran atau peningkatan kapasitas aparatur desa, akan jauh lebih efektif.
APDESI juga mendorong DPRD untuk lebih aktif memfasilitasi dialog antara desa, dinas terkait, dan Kementerian Sosial, agar proses DTKS dapat berjalan dengan lebih baik. (B)
Penulis: Putri Wulandari
Editor: Fitrah Nugraha
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
