Bukan Pertalite, Ini Alasan Subsidi BBM 2027 Dipangkas 58 Persen

Selasa, 18 Agustus 2026  /  10:07 am

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sambutan dalam acara Town Hall DJSPST 2026. Foto: Instagram@menkeuri

JAKARTA, TELISIK.ID - Subsidi BBM 2027 dipangkas bukan karena kuota Pertalite kurang, pemerintah menyiapkan strategi mengalihkan dukungan energi menuju kendaraan listrik nasional secara bertahap mulai tahun depan tersebut.

Pemerintah berencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027 sekaligus menyiapkan mekanisme penyaluran yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jumat 14 Agustus 2026.

Purbaya menjelaskan, penurunan subsidi BBM pada 2027 salah satunya dipengaruhi asumsi harga minyak mentah yang digunakan pemerintah dalam penyusunan RAPBN.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar 75 dollar AS per barel. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan harga minyak yang saat ini disebut Purbaya berada di kisaran 83 dollar AS per barel.

"Belum, itu kan pasti karena subsidi harga BBM-nya turun. Eh, asumsi BBM-nya turun tahun depan berapa? 75 dollar AS per barrel. Kan sekarang 83 dollar AS. Jadi itu otomatis kan kalau volume naik sedikit pun kalau harganya turun segitu ya subsidinya cenderung turun," kata Purbaya, seperti dikutip dari Kompas, Selasa (18/8/2026).

Selain faktor harga minyak, pemerintah juga mencantumkan penurunan volume subsidi BBM tertentu dalam RAPBN 2027. Berdasarkan paparan pemerintah, volume subsidi BBM tertentu pada 2027 ditetapkan sebesar 20,09 juta kiloliter.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan total kuota volume BBM bersubsidi pada 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter. Dengan demikian, volume BBM bersubsidi dalam RAPBN 2027 berkurang sekitar 28,34 juta kiloliter atau sekitar 58,51 persen.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2027 dialokasikan sebesar Rp 549,9 triliun. Anggaran tersebut mencakup berbagai program perlindungan sosial, termasuk subsidi BBM.

Baca Juga: Subsidi Listrik dan BBM Masuk RAPBN 2027 Tembus Rp 272 Triliun

Bukan karena Pembatasan Pertalite

Purbaya menegaskan, penurunan subsidi BBM yang tercantum dalam RAPBN 2027 bukan disebabkan oleh rencana pembatasan pembelian Pertalite.

Menurutnya, pembahasan mengenai pembatasan Pertalite merupakan kebijakan yang berkaitan dengan kondisi yang sedang berlangsung saat ini.

"Belum, belum. Itu belum. Itu dengan keadaan yang sekarang," ujar Purbaya.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka kemungkinan memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi agar bantuan energi tersebut diterima masyarakat yang memang membutuhkan.

Purbaya menilai masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi semestinya tidak menjadi penerima subsidi BBM.

"Nanti kalau memang diperlukan subsidi yang tepat sasaran, bukan pembatasan ya. Yang desil 10 lah, yang orang-orang kaya itu enggak berhak beli itu ya," katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah mempertimbangkan penyaluran subsidi berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat, bukan semata-mata melalui pembatasan pembelian BBM tertentu.

Prabowo Dorong Pengurangan Subsidi BBM

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM secara signifikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di hadapan DPR.

"Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu, Pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional," kata Prabowo.

Pengurangan subsidi BBM tersebut akan berjalan beriringan dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Pemerintah menyiapkan insentif untuk 1 juta unit motor listrik yang diproduksi perusahaan dalam negeri sebagai bagian dari pengembangan ekosistem tersebut.

Prabowo menyebut penggunaan kendaraan listrik dapat membantu menekan biaya transportasi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

Baca Juga: Bahlil dan Purbaya Kompak Tak Mau Ganggu Harga BBM Subsidi, Punya Anggaran Cadangan

Pengembangan kendaraan listrik juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan sumber penghasilan baru bagi generasi muda.

Menurut Prabowo, penggunaan motor listrik berpotensi mengurangi pengeluaran harian masyarakat untuk kebutuhan transportasi hingga lebih dari 50 persen. Biaya penggunaan motor listrik bahkan disebut dapat berada di sekitar 30 persen dibandingkan biaya penggunaan BBM saat ini.

Dengan demikian, pemerintah menempatkan pengembangan kendaraan listrik sebagai salah satu bagian dari strategi pengurangan subsidi BBM dan ketergantungan terhadap energi impor.

Di sisi lain, pemerintah tetap perlu memastikan kebijakan subsidi BBM berjalan tepat sasaran agar pengurangan subsidi tetap mempertahankan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS