KPK Tahan Bupati Muna Rusman Emba Kasus Dana PEN, Suap Dalam Pecahan Dolar Singapura dan Amerika

Mustaqim, telisik indonesia

Senin, 27 November 2023

0 dilihat

KPK Tahan Bupati Muna Rusman Emba Kasus Dana PEN, Suap Dalam Pecahan Dolar Singapura dan Amerika

Bupati Muna, La Ode Muhammad Rusman Emba (kiri rompi oranye) dan La Ode Gomberto tersangka kasus suap pinjaman dana PEN saat ekspose kasus di Gedung Merah Putih KPK, Senin (27/11/2023) sore. Foto: Mustaqim/Telisik

" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Kabupaten Muna, La Ode Muhammad Rusman Emba, Senin (27/11/2023) sore dalam kasus suap pengurusan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2021-2022 "

JAKARTA, TELISIK.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Kabupaten Muna, La Ode Muhammad Rusman Emba, Senin (27/11/2023) sore dalam kasus suap pengurusan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2021-2022.

Penahanan Rusman dilakukan selama 20 hari, terhitung mulai Senin (27/11/2023) hingga 16 Desember 2023 di Rutan KPK. Satu tersangka lainnya yakni La Ode Gomberto yang juga sebagai mantan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Muna, sudah ditahan lebih dulu pada 20 November 2023.

“Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya di Kotim (Kabupaten Kolak Timur),” ungkap Kepala Pemberitaan sekaligus Juru Bicara KPK, Ali Fikir, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Selain Rusman dan Gomberto, dalam kasus ini KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya. Mereka adalah mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochammad Ardian Noervianto, dan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M Syukur Akbar.

Rusman sebelumnya sempat menjalani pemeriksaan oleh KPK di Mapolda Sulawesi Tenggara pada pertengahan Juli 2023.

Baca Juga: 30 November Sisa Dana PEN Muna Harus Kosong di Kasda

Penyidikan suap pinjaman dana PEN di Muna merupakan pengembangan dari kasus yang sama di Kabupaten Kolaka Timur pada 2022. Saat itu, KPK menetapkan sejumlah orang menjadi tersangka, yakni mantan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur; Laode M Syukur Akbar; dan Mochammad Ardian Noervianto.

Setelah itu, KPK kembali memeriksa sejumlah orang saksi, termasuk Rusman Emba dan La Ode M Rusdianto Emba. Belakangan, Rusdianto yang merupakan adik Rusman Emba ditetapkan juga sebagai tersangka bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Muna, Sukarman Loke.

Pinjaman dana PEN merupakan program pemerintah pusat untuk memberikan insentif kepada pemerintah daerah terkait pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi COVID-19. Kabupaten Muna termasuk yang mengajukan pinjaman yang dilakukan oleh Rusman.

Rusman mengajukan pinjaman dana PEN pada Januari 2021 melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Direktur Utama PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur).

“Nilai besaran pinjaman (dana PEN) Rp 401,5 miliar,” ungkap Direktur Penyidikan KPK dan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat ekspose perkara di Gedung Merah Putih KPK.

Untuk memuluskan permohonan pinjaman dana PEN, tutur Asep, Rusman kemudian memerintahkan Syukur Akbar untuk menghubungi Mochammad Ardian Noervianto pada November 2021 agar prosesnya bisa dikawal.

Rusman meyakini, kedekatan Syukur Akbar dengan Ardian Noervianto sebagai teman seangkatan dalam suatu pendidikan kedinasan, bisa melancarkan proses pinjaman dana PEN.

Pembicaraan antara Syukur Akbar dengan Ardian Noervianto, menurut Asep, terjadi kesepakatan adanya pemberian uang kepada Ardian Noervianto agar proses penjaman dana PEN berjalan lancar.

“Ada permintaan lanjutan dari LMRE (La Ode Muhammad Rusman Emba) kepada LMSA (Laode M Syukur Akbar) agar mencari donatur dari pengusaha untuk menyiapkan sejumlah uang yang diminta MAN (Mochammad Ardian Noervianto),” tutur Asep.

Permintaan Rusman itu ditindaklanjuti Syukur Akbar dengan menemui La Ode Gomberto, pengusaha lokal yang juga pemilik PT Mitra Pembangunan Sultra. Syukur Akbar meyakinkan Gomberto supaya bisa meminjamkan uang untuk memuluskan pinjaman dana PEN seperti yang diminta Ardian Noervianto.

“Jangan ragu, dia (Mochammad Ardian Noervianto) ini satu bantal dengan saya,” ujar Asep, mengutip pengakuan Syukur Akbar kepada Gomberto.

Setelah yakin dengan penuturan Syukur Akbar, Gomberto menyanggupi dengan menyiapkan Rp 2,4 miliar yang juga diketahui oleh Rusman dan Syukur Akbar. Penyerahan uang oleh Syukur Akbar kepada Ardian Noervianto dilakukan secara bertahap di Jakarta dengan menggunakan mata uang dolar Singapura dan Amerika, sesuai permintaan Ardian Noervianto.

“Jadi penyerahan yang Rp 2,4 miliar ini tidak dalam bentuk pecahan rupiah mungkin biar lebih ringkas gitu ya,” kata Asep.

Usai serah terima uang tersebut, pinjaman dana PEN kemudian disetujui dengan draft yang sudah diparaf oleh Mendagri Tito Karnavian. Besaran pinjaman dana PEN disetujui Rp 401,5 miliar. Menyusul disetujuinya pinjaman dana PEN ini, Rusman lalu mengumpulkan para kepala dinas di lingkup Pemda Muna.

Menurut Asep, Rusman memerintahkan para kepala dinas agar kepala dinas yang memiliki paket pekerjaan alias proyek agar menyerahkan paket pekerjaannya kepada Gomberto.

Atas perbuatannya, Rusman dan Gomberto sebagai pemberi dikenai Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Sementara Syukur Akbar dan Ardian Noervianto disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Terkait kemungkinan dana PEN juga digunakan Rusman untuk kepentingan partainya di Golkar, KPK mengaku masih mendalami.

Rusman menjelaskan, menghargai proses penyidikan dan meyakini KPK akan mengambil keputusan yang profesional dalam kasus ini. Dia juga meyakini tidak bersalah meski telah ditetapkan sebagai tersangka.

”Saya dituduh melakukan suap-menyuap terhadap saudara Ardian. Saya tidak pernah bertemu dengan beliau dan tidak pernah memerintahkan apa yang dituduhkan. Tentunya nanti akan ada proses pembuktian,” kilahnya.

Rusman mengakui, pihaknya memang mengajukan dana PEN pada 2021 ke pemerintah pusat. Total nilai yang diajukan dan disetujui sebesar Rp 233 miliar. Sebanyak Rp 210 miliar telah cair dan digunakan pada 2022.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan, mulai dari pembangunan jalan, pembuatan jaringan air bersih, lapangan sepak bola, hingga pabrik jagung. Ia mengklaim program tersebut bermanfaat untuk masyarakat.

”Dalam penyidikan KPK ini, ada dugaan pemberian suap terhadap saudara Ardian dalam pengajuan dana PEN tersebut. Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah memerintahkan terkait apa yang dituduhkan tersebut,” ujar Rusman.

Rusman sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan bersama La Ode Gomberto pada Senin (20/11/2023) pekan lalu. Namun, hanya Gomberto yang hadir dan dia saat itu langsung ditahan di Rutan KPK.