Bupati Alor Marahi Staf Menteri Risma Ternyata Video Lama, Kini Beredar Permintaan Maaf
Reporter Kupang
Kamis, 03 Juni 2021 / 11:20 am
ALOR, TELISIK.ID - Video Bupati Alor, Amon Djobo marahi dua staf Kementerian Sosial viral di jagat maya sejak Selasa (1/6/2021).
Pembuat dan pengedar video itu sampai saat ini belum diketahui.
Informasi yang diperoleh Telisik.id, video itu sudah terjadi lama sekitar tiga bulan lalu. Bahkan jauh sebelum video itu beredar, Bupati Djobo sudah meminta maaf secara langsung kepada Risma saat Risma melakukan kunjungan kerja ke Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur sekitar bulan Mei lalu.
Kini video permintaan maafnya juga telah diperoleh Telisik.id, Rabu (2/6/2021) malam.
Video berdurasi 57 detik itu merekam permintaan maaf Bupati Djobo saat momen kunjungan kerja yang dihadiri Menteri Risma.
"Bu Menteri saya mohon maaf kalau tutur kata saya salah. Tapi itulah satu ada di Jakarta, satu ada di provinsi dan satu ada di kabupaten. Kadang-kadang ada informasi yang saling tidak sependapat," ungkap Bupati Djobo dalam video yang diperoleh Telisik.id.
Ia pun membanggakan Risma sebagai tokoh nasional yang patut dibanggakan.
"Saya bangga waktu dengar info pesawat Air Asia dinyatakan hilang, masyarakat saya juga satu yang jadi korban. Saat itu Ibu Risma bel sama saya tolong sampaikan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf Bu. Saya pikir itu orang-orang berjiwa besar," tuturnya.
"Jujur saya bangga saat Ibu Risma masih menjadi Wali Kota Surabaya. Yah saya bangga," tuturnya lagi.
Baca Juga: 55 Pelaku Usaha di Tempat Wisata Muna Dapat Bantuan COVID-19 Rp 1,2 Juta
Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah video berdurasi 3 menit 9 detik viral di jagat maya, Selasa (1/6/2021) malam.
Video tersebut mempertontonkan aksi Bupati Alor, Amon Djobo sedang memarahi staf Kementerian Sosial. Tak hanya itu dalam video tersebut terekam jelas Bupati Djobo memaki hingga sebut presiden.
Kejadian tersebut terjadi di Rumah Jabatan saat Bupati Djobo menerima kedatangan tamu dari Kementerian Sosial yang diutus oleh Menteri Risma.
Dalam video itu Bupati Djobo sedang memarahi staf Menteri Risma terkait teknis penanganan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Ia kesal lantaran bantuan itu bukan diurus oleh Pemerintah Kabupaten Alor tetapi malah diurus salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD di wilayah Dapilnya.
Saking kesal, ia menuding bahwa ada iming-iming politik di balik bantuan itu.
Baca Juga: UMKM dan Properti Dongkrak Pertumbuhan Investasi di Mubar
"Sembarang saja tu. Jangan pakai politik-politik model begtu. Dia tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu tu, Menteri model apa begitu, dia tidak pernah datang ke Alor kok," ungkap Bupati Djobo yang diduga menyinggung Menteri Risma.
Dalam video tersebut Bupati Djobo pun menyuruh tamu staf Kementerian itu untuk pulang dan dirinya akan berencana membuat surat untuk presiden.
"Pa dorang besok tidak boleh ada disini. Besok kamu pulang sudah. Besok saya bikin surat kasih presiden itu. Dia pikir dia terlalu hebat apa. Dia pimpin Surabaya hanya tanam bunga, pohon ko tau apa. Kau punya laporan itu kasih presiden saja," ucap Bupati Djobo dalam video itu.
Dia juga menyuruh para staf Kementerian itu untuk tanya langsung ke presiden dan gubernur tentang siapa dirinya.
Selain itu ia membandingkan Menteri Risma dengan Khofifah. Menurutnya Khofifah lebih baik dari Menteri Risma.
Di akhir video tersebut ia bahkan ingin melempar kursi ke staf Kementerian saking kesalnya.
Sementara itu Bupati Djobo yang dikonfirmasi awak media membenarkan kejadian tersebut.
Baca Juga: Terancam Tak Dapat Kuota Haji 2021, Pemerintah Tunggu Penjelasan Resmi Arab Saudi
Ia mengaku dirinya marah terkait bantuan dari Kementerian yang diberikan kepada DPRD.
"Video itu betul. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD padahal seharusnya Pemerintah Daerah yang bagi," kata Bupati Djobo.
Ia tidak mempersoalkan soal video itu viral. Dia hanya menyayangkan oknum yang membuat dan menyebar video itu.
"Siapapun yang membuat dan menyebar video itu dialah yang harus bertanggung jawab," tuturnya. (B)
Reporter: Berto Davids
Editor: Haerani Hambali