BPMP Sultra Percepat Peningkatan Mutu Pendidikan dan Dukung Program Prioritas Kemendikdasmen

Gede Suyana Sriski, telisik indonesia

Sabtu, 10 Januari 2026

0 dilihat

Kepala BPMP Sultra, Junaiddin Pagala, saat menyampaikan arahan di rapat koordinasi dan konsolidasi program prioritas UPT Kemendikdasmen Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumat (9/1/2026). foto: Gede Suyana Sriski/telisik

KENDARI, TELISIK.ID – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berupaya mempercepat peningkatan mutu pendidikan sekaligus mendukung program pendidikan nasional dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.  

Upaya tersebut ditegaskan dan diarahkan dalam rapat koordinasi Konsolidasi Program Prioritas UPT Kemendikdasmen Provinsi Sultra di Aula Kantor BPMP Sultra, Jumat (9/1/2025).

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sultra, Junaiddin Pagala, mengatakan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat silaturahmi dan sinergi agar seluruh program prioritas Kemendikdasmen dapat berjalan optimal dan tepat sasaran di Sultra.  

“Pertemuan ini juga menegaskan bahwa wajah baru pendidikan nasional tidak hanya terletak pada pembenahan sistem, tetapi pada penguatan karakter sebagai ruh pembelajaran," ujar Junaiddin.  

Menurut Junaiddin, sepanjang 2025, BPMP Sultra telah mengawal sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.  

Beberapa program yang dijalankan antara lain revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, sistem penerimaan murid baru, wajib belajar 13 tahun, penguatan pendidikan karakter, asesmen pembelajaran dan tes kemampuan akademik, hingga penjaminan mutu pendidikan.

Pada tahun 2025, sebanyak 348 satuan pendidikan di Sultra menerima bantuan revitalisasi dengan total anggaran Rp 328 miliar dan terealisasi 100 persen.  

Baca Juga: Pemancing Meninggal Terseret Arus Deras di Perairan Bungkutoko Konawe Selatan

Memasuki 2026, program revitalisasi sekolah di Sultra mengalami lonjakan signifikan, kuota sekolah yang direvitalisasi meningkat dari 348 menjadi 1.374 satuan pendidikan atau naik sekitar 400 persen.

Junaiddin menekankan bahwa revitalisasi institusi pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh. Ia memandang bahwa prestasi akademik akan kehilangan maknanya jika tidak dibarengi dengan integritas dan etika peserta didik.

"Revitalisasi sekolah tidak cukup hanya pada aspek fisik atau kurikulum. Yang paling utama adalah bagaimana proses pembelajaran mampu membentuk karakter peserta didik, sekaligus menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini,” tegasnya.  

Di bidang digitalisasi pembelajaran, sebanyak 4.081 sekolah di Sultra menjadi sasaran pada 2025.  

Hingga kini, 3.314 sekolah telah menerima papan interaktif digital (interactive flat panel/IFP), sementara sisanya masih dalam proses distribusi akibat kondisi geografis wilayah kepulauan.

Selain itu, bimbingan teknis pemanfaatan perangkat digital telah diberikan kepada 3.614 guru atau sekitar 97 persen dari target. BPMP Sultra juga melakukan pendampingan terhadap 2.783 satuan pendidikan.

Junaiddin mengungkap realitas tantangan di lapangan, mulai dari kesenjangan fasilitas, beban administratif guru, hingga hambatan ekonomi yang membayangi akses pendidikan siswa.  

Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi kunci, namun harus diterapkan dengan strategi yang tepat sasaran agar benar-benar memberikan nilai tambah pada mutu pendidikan.

"Pengembangan teknologi pendidikan harus diarahkan untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, sekaligus mendukung kinerja guru. Ini membutuhkan perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor,” tambahnya.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, yang turut hadir saat rapat koordinasi, mengatakan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Sultra yang aman, sejahtera, dan religius.  

"Kesejahteraan dan pengelolaan sumber daya alam tidak akan tercapai tanpa rasa aman dan kualitas sumber daya manusia yang baik. Karena itu, pendidikan dasar hingga menengah menjadi penopang utama kemajuan daerah,” ujar Andi Sumangerukka.  

Ia juga menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sultra dalam percepatan peningkatan mutu pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.  

Menurutnya, visi Sultra yang aman, sejahtera, dan religius hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sejak pendidikan dasar hingga menengah.

Gubernur Andi Sumanerukka juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan pendidikan nasional sejalan dengan kebutuhan riil daerah.  

Pemprov Sultra telah mengusulkan 1.374 satuan pendidikan untuk program revitalisasi, dengan 481 sekolah telah disetujui mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK.

“Perhatian khusus diberikan pada revitalisasi SMA, SMK, dan SLB dengan rincian 60 SMA, 33 SMK, dan 48 SLB. Pemprov juga mendorong penguatan SMK sebagai pencetak tenaga kerja kompetitif sekaligus penggerak ekonomi daerah,” bebernya.

Baca Juga: Polemik SKO Sultra: Sekolah Atlet Tanpa Kurikulum Khusus dan 10 Persen Siswa Undur Diri Tiap Tahun

Dalam pengembangan SDM unggulan, Pemprov Sultra menginisiasi SMA unggulan terintegrasi dengan konsep SMA Garuda, serta menyiapkan SD dan SMP unggulan di seluruh kabupaten/kota.  

Program beasiswa luar negeri juga terus diperluas, dengan 50 mahasiswa telah diberangkatkan ke Jepang, Inggris, dan Australia, serta target 100 orang per tahun.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa secara nasional program revitalisasi sekolah berjalan baik dengan realisasi pada 16.171 satuan pendidikan dan ditargetkan rampung 100 persen.  

Program tersebut merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh sekolah memiliki sarana prasarana yang layak.

"Tidak boleh lagi ada sekolah dengan atap bocor, toilet tidak layak, atau bangunan rusak. Dalam lima tahun ke depan, seluruh satuan pendidikan harus layak dan mendukung pembelajaran bermutu,” ujar Abdul Mu'ti.  

Selain revitalisasi fisik, Mendikdasmen juga menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan sarana digital. Untuk wilayah yang belum memiliki akses internet atau listrik, pemerintah pusat menyiapkan solusi melalui Starlink serta kerja sama dengan PLN.

Dalam rapat koordinasi ini turut hadir Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara; serta seluruh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota se-Sultra, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sultra, dan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sultra. (A-Adv)

Penulis: Gede Suyana Sriski

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS