Demo CPNS dan CPPPK Sultra Ricuh, Banting Meja Usai Dengar Telepon Anggota DPR RI Bahtera

Senin, 10 Maret 2025  /  1:16 pm

Massa aksi ricuh banting meja dan triak usai mendengar jawaban Anggota DPR RI Bahtera. Foto: Erni Yanti/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Demo penolakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) ricuh, banting meja usai mendengar jawaban anggota DPR RI, Bahtera.

Anggota DPR RI, Bahtera ditelpon atas permintaan massa aksi karena ia terlibat dalam pengambilan kebijakan penundaan pengangkatan CPNS dan CPPPK.

Bahtera mengatakan, kebijakan tersebut diambil bersama pemerintah dalam hal ini MenPAN-RB. Kebijakan tersebut memutuskan, pengangkatan CPNS dan CPPPK diundur hingga Maret 2026 setelah sebelumnya disepakati Maret 2025.

"Kenapa dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan, karena kami bersama pemerintah ingin melakukan penataan berkaitan dengan PPPK," ujaranya.

Baca Juga: DPRD Sultra Minta Maaf di Hadapan Massa CPNS dan CPPPK

Menurutnya berkaitan dengan CPNS dan PPPK ini sejak 2005-2025 tidak pernah tuntas. Sehingga pihaknya menginginkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin menuntaskan masalah tersebut secara komprehensif dan menyeluruh.

Sementara itu, anggota DPRD Sulawesi Tenggara, Sulaeha Sanusi menyampaikan kepada anggota DPR RI, Bahtera bahwa masa aksi meminta SK dan NIP.

Baca Juga: Sambil Bawa Keranda, Ribuan CPNS dan CPPPK Sultra Demo Tolak Penundaan Pengangkatan

"Pak wakil mereka meminta diberikan SK," ujar Sulaeha Sanusi disusul teriakan massa aksi.

Sementara itu, massa aksi yang turut mendengar jawaban dari Wakil Ketua DPR RI, Bahtera, massa meneriaki dan menyebut merasa dizalimi terhadap kebijakan yang disepakati bersama MenPAN-RB.

"Kita dipaksa untuk mengikuti seleksi CPNS dan CPPPK, tanggung jawab Bahtera," teriak salah seorang demonstrasi. (A)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Kardin

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS