DPRD Sultra Minta Maaf di Hadapan Massa CPNS dan CPPPK
Erni Yanti, telisik indonesia
Senin, 10 Maret 2025
0 dilihat
Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala menyampaikan orasinya di hadapan ribuan massa yang melakukan demonstrasi. Foto: Erni Yanti/Telisik
" Di hadapan massa aksi penolakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK), Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Tariala meminta maaf "
KENDARI, TELISIK.ID - Di hadapan massa aksi penolakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK), Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Tariala meminta maaf.
Hal itu diungkapkan karena telah membuat massa menunggu lama untuk merespon aspirasi yang disampaikan di Kantor DPRD Sultra, Senin (10/3/2025).
"Saya Ketua DPRD Sulawesi Tenggara dan juga anak petani siap mengawal aspirasi teman-teman sekalian, mohon maaf tadi terlambat diterima aspirasinya karena dari perjalanan luar kota," kata La Ode Tariala.
La Ode Tariala juga menyampaikan orasi singkatnya bahwa akan tetap mengawal dan berdiri bersama masyarakat yang merasa terzalimi oleh kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Sambil Bawa Keranda, Ribuan CPNS dan CPPPK Sultra Demo Tolak Penundaan Pengangkatan
Di depan gedung DPRD Sultra dan di atas mobil sound sistem, La Ode Tariala mengajak massa aksi untuk melakukan rapat dengar pendapat terkait permasalahan tersebut.
Sementara itu, Jenderal Lapangan Aksi, Sultan menyampaikan sebelum melakukan rapat dengar pendapat, anggota DPRD Sultra agar siap menghubungi Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtera yang telah mengambil kebijakan bersama MenPAN-RB terkait penundaan pengangkatan.
Baca Juga: Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Batal, Begini Nasib Pelamar Lewat Batas Usia Tahun Depan
"Kami pastikan empat pilar Sulawesi Tenggara jika Anggota DPR RI Bahtera tidak memanggil MenPAN-RB dan melakukan pembatalan terhadap kebijakan penundaan pengangkatan CPNS dan CPPPK tahap 1 tahun 2024, maka haram datang di Bumi Anoa Sultra," tegas Sultan.
Ia juga meminta Ketua DPRD Sultra dan anggota dari fraksi Gerindra untuk menghubungi Bahtera melalui video call untuk melihat massa aksi yang menuntut kebijakan tersebut dan langsung menjawab aspirasi masyarakat.
"Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtera harus melihat keadaan kami, kami menuntut pengangkatan CPNS dan CPPPK yang diundur Maret 2026, harusnya Maret 2025," tuntutnya. (B)
Penulis: Erni Yanti
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
