Erick Thohir Tekankan Penegakan Protokol Kesehatan bagi Masyarakat dan Penyelenggara Pilkada

Kamis, 10 September 2020  /  5:22 pm

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir. Foto: Repro google

JAKARTA, TELISIK.ID - Untuk mencegah klaster Pilkada, penyelenggara dan masyarakat diharapkan selalu menerapkan protokol kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir, saat acara Pencanangan Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 yang Aman, Damai dan Sehat di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/9/2020)

Erick mengatakan, pemerintah saat ini terus berupaya menekan angka kasus dan fatality rate (kematian) agar berangsur membaik.

Hal ini menurutnya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, mulai dari KPU, Bawaslu termasuk para kontestan yang akan bertarung dalam Pilkada.

“Tolong dipastikan, suksesnya Pilkada jangan menjadi kegagalan penanganan COVID-19. Karena tidak ada artinya, sukses Pilkada tetapi penanganan Covid gagal,” tegasnya.

Erick juga meminta para kontestan Pilkada, mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga fatality rate di tengah-tengah masyarakat, meskipun sedang bersaing dalam kontestasi.

Baca juga: Kasus COVID-19 Melonjak, DPR Nilai Pemerintah Gagal Menahan Laju Pandemi

"Ini tanggungjawab bersama dan pemimpin sejati adalah pemimpin yang bertanggung jawab pada masyarakat,” ujar Menteri BUMN ini.

"Dalam tren-nya sendiri, fatality (rate) kita baik, dari 9 persen di April terus menurun menjadi 4 persen di Agustus, tetapi dibandingkan grafik (rata-rata) yang ada di dunia, kita masih lebih tinggi (persentasenya)," tambahnya.

Dikatakan sungguh kehilangan besar, karena COVID-19, ada anak yang kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan anaknya ada juga suami yang kehilangan istrinya dan sebaliknya.

Bahkan dalam skala bernegara, negara telah kehilangan orang-orang terbaiknya, pemikir terbaiknya, para tenaga kesehatan yang demikian berharga dan semuanya tidak mudah tergantikan.

Karenanya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berikut masyarakatnya harus menjaga agar penyebaran COVID-19 terkendali dan tren kesembuhan terus membaik. Memang diakuinya tidaklah mudah.

“Tetapi kalau kita bergotong-royong, Insya Allah, bisa,” ujarnya.

Baca juga: Jakarta Darurat COVID-19, Anies Kembali Tetapkan PSBB

Untuk itu kata Erik, Operasi Yustisi akan diberlakukan dengan melibatkan TNI-Polri bersama pemerintah daerah, didukung KPU, Bawaslu, tokoh agama dan masyarakat akan menegakkan disiplin protokol kesehatan hingga ke desa-desa dan kelurahan.

Hal itu sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa 83 ribu titik yang tersebar di kelurahan dan desa menjadi ujung dari penyelesaian masalah.

Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan didukung penuh oleh KPCPEN dengan prioritas pada kesehatan.

“Jadi prioritas komite jelas, Indonesia sehat, Indonesia bekerja dan Indonesia tumbuh dengan urutan prioritas yang jelas. Indonesia sehat yang utama, kalau tidak sehat, maka tidak bekerja, kalau tidak bekerja, tidak tumbuh,” ungkapnya.

Untuk itu lanjut Erick, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memastikan bahwa Orang Tanpa Gejala (OTG) yang tidak bisa isolasi mandiri bisa dirawat di fasilitas seperti Wisma Atlet di Jakarta.

“Ini agar memastikan kita bisa menjaga para dokter, perawat dan tenaga kesehatan, para pejuang dan pahlawan penanganan COVID-19, agar tidak kewalahan dan kelelahan. Seluruh Rumah Sakit bisa menjadi bagian upaya penanganan COVID-19, dengan memprioritaskan mereka yang memiliki gejala dan menderita sakit,” tandasnya.

Reporter: Marwan Azis

Editor: Kardin