Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Imbau Perbankan Tak Hanya Sediakan Kredit Konsumtif
reporter
Selasa, 25 Oktober 2022 / 9:07 pm
KENDARI, TELISIK.ID – Presiden Joko Widodo berambisi menargetkan peningkatan inklusi keuangan di Indonesia bisa mencapai 90 persen sampai akhir tahun 2024. Angka ini disampaikan dalam Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Untuk mencapai terget yang ditetapkan, para pelaku industri jasa keuangan berbondong-bondong gemborkan sosialisasi tentang literasi dan inklusi keuangan di seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali Sulawesi Tenggara.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Shaleh mendukung penuh aktivitas inklusi keuangan itu. Akan tetapi politisi PAN tersebut, mengimbau para perbankan dan pelayanan jasa keuangan lainnya, untuk menyediakan lebih banyak produk kredit yang produktif dibandingkan konsumtif.
Baca Juga: Dinkes Rahasiakan Gudang Penyimpanan Alkes RS Antero Hamrah Kendari, Komisi III Bereaksi
Menurutnya, apabila masyarakat lebih condong untuk melakukan kredit produktif, hal tersebut akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kredit yang disediakan, masyarakat dapat menggali potensi ekonomi secara maksimal pada setiap sektor yang di sasar.
Sebagai pemangku kebijakan, menurutnya pemerintah bertugas untuk menjamin sektor apa saja yang bisa digali potensinya. Selain itu, diperlukan pembinaan kepada masyarakat untuk memperkecil risiko turnback dari kredit tersebut dengan memanfaatkan dan menggali semaksimal mungkin potensi sektor yang ada.
“Misalnya sektor perikanan kita kan ada 40 persen, tapi potensi yang digali baru 10 persen, masih ada 30 persen potensi yang belum digali dengan baik. Untuk itu dibutuhkan keberanian teman-teman untuk memberikan kredit yang tidak hanya konsumtif,” ucap Abdurrahman saat menghadiri acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) baru-baru ini.
Abdurrahman juga menjelaskan, hal tersebut secara tidak langsung akan menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat ini berada di angka 14,2 persen.
Baca Juga: Paskibra SMAN 2 Kendari Raih Juara LKBB Ajang FPN
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio menyampaikan, perlu sinergitas antara lembaga stakeholders terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesi (BI) dan industri jasa keuangan, serta pengusaha yang dijaga untuk meningkatkan inklusi keuangan.
Inklusi tersebut dalam rangka memberikan akses terhadap proses pembangunan, termasuk juga akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan layanan keuangan.
Asrun menyebut, tingkat inklusi keuangan di Sulawesi Tenggara hanya sebesar 75,7 persen, angka ini masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 76,19 persen. (B)
Penulis: Adinda Septia Putri
Editor: Kardin