Ketua MPR-RI Dukung Andika Perkasa Sebagai Panglima TNI
Reporter Jakarta
Rabu, 03 November 2021 / 9:39 pm
JAKARTA, TELISIK.ID - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada 8 November 2021.
Menurut Bamsoet, prestasi dan rekam jejak Jenderal Andika Perkasa tidak perlu diragukan.
Salah satunya ditunjukan dengan meraih Bintang Kartika Eka Paksi, tanda kehormatan yang dikeluarkan oleh TNI Angkatan Darat untuk anggota korpsnya di bidang militer yang telah menunjukan kemampuan, kebijaksanaan dan jasa-jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok.
Ia juga meraih Bintang Yudha Dharma adalah sebuah tanda kehormatan yang dikeluarkan oleh angkatan bersenjata yaitu Kapolri dan Tentara Nasional Indonesia secara bersama.
Sebagai perwira lulusan Akademi Militer 1987, Jenderal Andika Perkasa sangat berpengalaman dalam Infanteri (Kopassus).
"Bahkan ia mengawali kariernya sebagai perwira pertama infanteri di jajaran korps baret merah (Kopassus) Grup 2/Para Komando dan Satuan-81/Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus selama 12 tahun," ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (3/11/21).
Baca Juga: uai Kontroversi, MA Tetap Lantik Nyoman Adhi sebagai Anggota BPK
Baca Juga: Rotasi Bergilir Panglima TNI dari Matra Laut, Ini Alasan Mensesneg
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, berbagai posisi strategis juga pernah ditempati Jenderal Andika Perkasa. Antara lain, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ke-39 (23 Juli 2018-22 November 2018), Komandan Kodiklat TNI AD (4 Januari 2018-23 Juli 2018).
Jauh sebelumnya, ia menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden pada tahun 2014. Kemudian sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura (2016).
Jenderal Andika Perkasa, lanjut dia, juga memiliki rekam jejak akademis yang mumpuni.
Ia menamatkan pendidikan di The Military College of Vermont, Norwich University (Northfield, Vermont, Amerika Serikat), National War College, National Defense University (Washington D.C., Amerika Serikat), dan The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, Universitas George Washington (Washington D.C., AS). (C)
Reporter: Marwan Azis
Editor: Fitrah Nugraha