Munas X Perbamida Tekankan Penguatan Peran BPR untuk Ekonomi Daerah
Ana Pratiwi, telisik indonesia
Kamis, 11 Desember 2025
0 dilihat
Munas X Perbamida di Kendari, di Aula Pinisi Hotel Claro. Foto: Ana Pratiwi/Telisik.
" Musyawarah Nasional (Munas) X Perbamida di Kota Kendari menjadi ajang konsolidasi nasional untuk memperkuat peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) dalam mendorong ekonomi daerah "
KENDARI, TELISIK.ID - Musyawarah Nasional (Munas) X Perbamida di Kota Kendari menjadi ajang konsolidasi nasional untuk memperkuat peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) dalam mendorong ekonomi daerah.
Forum ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga membahas regulasi, tata kelola, serta tantangan pembiayaan daerah. Kegiatan berlangsung di Claro Kendari, Kamis (11/12/2025).
Ketua Panitia Munas X Perbamida, Dr. Ahmat menyebut, Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah memiliki potensi besar, terutama sektor alam dan pariwisata. Ia mencontohkan Wakatobi serta destinasi unggulan lain yang terus dikembangkan.
“Per September, kunjungan wisatawan nusantara mencapai 9,8 juta orang. Dengan pelaksanaan munas ini, Perbamida ikut berkontribusi mendukung target 13 juta kunjungan,” ujarnya.
Baca Juga: Bawa Saksi Kunci ke Polda Sulawesi Tenggara, Tim Advokasi Soroti Penetapan Tersangka Raja Moronene
Tema Munas X yakni Peran dan Kontribusi BPR serta Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembiayaan di Daerah, dinilai relevan dengan kebijakan fiskal nasional, terutama dukungan terhadap penguatan pendapatan asli daerah melalui BPR.
Rangkaian kegiatan berlangsung dua hari, meliputi seminar, sidang musyawarah, hingga kunjungan ke sejumlah titik strategis di Kendari dan Pulau Bokori. Sebanyak 157 peserta dari 212 BUMD hadir, mewakili berbagai DPW seluruh Indonesia.
“Kami mengapresiasi peserta dari Aceh yang menempuh perjalanan hingga tujuh jam sebelum terbang ke Kendari. Antusiasme ini menunjukkan komitmen kuat anggota,” kata Ahmat.
Ahmat juga memaparkan perkembangan harmonisasi regulasi BPR. Deputi terkait telah menandatangani percepatan penyusunan regulasi, dan lebih dari 24 kali rapat digelar untuk mempercepat proses tersebut.
Ketua Umum Perbamida, Sofia Nurkrisnajati Atmaja, menegaskan bahwa peran BPR–BPRS kian strategis bagi ekonomi daerah. Hingga September 2025, terdapat 201 entitas dengan total aset Rp 57,273 triliun dan laba berjalan Rp 783,9 miliar.
“Hampir seluruh BPR–BPRS BUMD kini berada dalam kondisi sehat. Hanya enam BPR yang modal intinya masih di bawah Rp 6 miliar,” jelasnya.
Sofia juga menyebut peran BPR–BPRS dalam penyaluran Kredit Daerah (Kurda) yang disubsidi pemerintah. Di beberapa daerah, bunga Kurda bahkan 0 persen, khusus bagi UMKM yang mendapatkan pendampingan melalui kerja sama dengan OPD setempat.
Selain pembiayaan UMKM, Perbamida bersama anggotanya turut mendukung program pemerintah, seperti pembiayaan SPBG, edukasi sanitasi, serta percepatan digitalisasi BPR–BPRS.
Terkait konsolidasi, Sofia menegaskan dukungan Perbamida terhadap kebijakan OJK. Namun, ia mengingatkan bahwa karakteristik UMKM berbeda di tiap daerah sehingga model Kurda harus disesuaikan dengan kondisi lokal.
“Jika peran setiap BPR–BPRS diatur sesuai kapasitasnya, pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal. Bagi UMKM yang tidak terakomodasi KUR BPD, Kurda BPR bisa menjadi solusi,” katanya.
Baca Juga: Jadwal KMP Bahteramas Rute Kendari-Langara, Berangkat 10-20 Desember 2025
Staf Ahli Gubernur Sultra Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, La Ode Fasikin, mengatakan BPR–BPRS milik pemerintah daerah memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi akar rumput.
“BPR dan BPRS bukan sekadar lembaga keuangan daerah. Mereka adalah mitra penting pemerintah dalam memperluas akses inklusi keuangan serta memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah tantangan masih harus diperkuat, mulai dari peningkatan daya saing, penguatan tata kelola, hingga adaptasi digital. Pemerintah berharap Munas X Perbamida menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas BPR–BPRS.
Pemprov Sultra juga mendorong penguatan sinergi antara BPR/BPRS dengan pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam literasi keuangan, pembiayaan inklusif, dan pemberdayaan UMKM.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Perbamida juga menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir bandang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan total nilai Rp 161.250.000. (Adv)
Penulis: Ana Pratiwi
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
