Ketua Tamalaki Duga Ada Oknum Anggota DPRD Kolut Terima Suap Tambang

Selasa, 13 Juli 2021  /  2:45 pm

Ketua Tamalaki Patowonua, Mansiral Usman, SH (kiri) saat mengikuti RDP pekan lalu. Foto: Muh. Risal/Telisik

KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Ketua Tamalaki Patowonua, Mansiral Usman SH, merasa geram dengan sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) yang dinilai telah menganggap remeh etnis Tolaki yang berada di Kolut.

Hal tersebut katanya, terlihat dari sikap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kolut yang hanya menjanji-janjikan pihak Tamalaki untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait persoalan tambang, namun tidak ditepati.

"Kami hanya dijanjikan untuk RDP, mulai dari kasus pemanggilan Syahbandar Kolaka sampai hasil peninjauan lokasi aktivitas pertambangan dan jetty yang merusak makam, sampai hari ini tidak pernah terpenuhi. Kalau begini sikap DPRD Kolut ini bisa memicu isu sara dan perang," kata Luis, Selasa (13/7/2021).

Giliran sekelompok mahasiswa yang meneriakkan tuntutan, hari ini mereka demo dua hari kemudian semua instansi dipanggil untuk RDP sementara kita suku Tolaki yang penduduk pribumi Kolaka Utara, meminta untuk RDP dengan semua instansi tidak ditanggapi, mereka menganggap seakan-akan kami ini tidak ada.

"Sekarang DPRD maunya apa? Kami mau perang juga siap. Kami kecewa sekali dengan sikap DPRD kemarin kita dijanji RDP dengan menghadirkan Syahbandar Kolaka tapi sudah berbulan-bulan belum juga disurati. Bahkan ketika turun ke lokasi kami dijanjikan hari Senin RDP tapi ketika siang tiba pihak sekretariat menyampaikan kalau Tamalaki tidak jadi diundang. Ada apa ini?," tanyanya heran.

Tidak hanya itu, Ketua Tamalaki Patowonua bahkan menduga ada oknum anggota DPRD Kolut yang menerima suap dari perusahaan tambang.  

Baca juga: Target Rp 150 Juta, Dispar Muna Hanya Menyumbang Rp 7 Juta

Baca juga: Bila Zona Oranye, Pemda Wakatobi Larang Salat Idul Adha di Masjid

"Hari ini DPRD Kolut tidak independen dan kami menduga ada suap yang diterima oleh oknum-oknum DPRD Kolut dari perusahaan tambang. Kami juga melihat hari ini DPRD Kolut tidak menghargai kearifan lokal masyarakat Tolaki yang ada di Kolut," tegasnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Syair, S.Sos membantah tudingan ada dana tambang yang mengalir ke oknum-oknum tertentu.

"Saya mendengar beberapa informasi dari penggiat-penggiat LSM dan menurut saya informasi tersebut kurang bagus jika dibiarkan berkembang sehingga melalui RDP  saya mengklarifikasi biar masalah ini clear," terang politisi PKB yang akrab disapa Cai.

Lebih lanjut, Cai mengatakan jika dirinya tidak menginginkan ada diskusi yang berkembang yang sifatnya hoaks sehingga melalui RDP dia ingin mengklarifikasi itu.

"Memang benar terjadi perselisihan antara peraturan daerah dengan kebutuhan investasi tetapi berkaitan dengan peraturan pemerintah dengan instruksi presiden berdasarkan hirarki perundang-undangan maka yang berlaku peraturan pemerintah dan instruksi presiden sehingga peraturan daerah tinggal menyesuaikan saja," terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kolut Buhari, S.Kel.,M.Si saat dikonfirmasi terkait tudingan Ketua Tamalaki Patowonua enggan berkomentar. (A)

Reporter: Muh. Risal 

Editor: Haerani Hambali