Sinergitas Pemda dan TP PKK Tuntaskan Permasalahan di Muna Barat

Putri Wulandari, telisik indonesia

Senin, 14 Agustus 2023

0 dilihat

Sinergitas antara TP PKK dan Pemda Muna Barat dalam menuntaskan permasalahan yang ada di daerah. Foto: Putri Wulandari/Telisik

MUNA BARAT, TELISIK.ID - Mendukung penuh gerakan TP PKK sebagai mitra kerja, pemerintah daerah (pemda) alokasikan dana mencapai Rp 1 miliar.

Penilaian 10 program PKK itu dilaksanakan di Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, yang dihadiri oleh Pj Bupati Muna Barat, Sekda Muna Barat, TP PKK provinsi Sulawesi Tenggara, TP PKK Muna Barat, beserta kepala OPD.

Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri mengatakan, gerakan kesejahteraan keluarga merupakan gerakan nasional dalam membangun masyarakat, yang tumbuh dari bawah dan pengelolaannya untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa.

Gerakan PKK sebagai bentuk partisipasi masyarakat telah cukup lama berkiprah dalam mengisi pembangunan, sebagai mitra pemerintah, tim PKK juga sudah tidak diragukan lagi perannya dalam mendukung pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan keluarga, umumnya masyarakat.

Baca Juga: Sinergitas Pemda dan Aisyiyah Muna Barat Cegah Pernikahan Dini

Untuk itu, sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, TP PKK memiliki kelembagaan mulai dari tingkat pusat hingga desa bahkan desa wisma, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK.

"Sehingga perannya dalam membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan keluarga, khususnya perempuan dan anak," ungkapnya, Senin (14/8/2023).

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK dan Peraturan Mendagri Nomor 36 Tahun 2020, ini merupakan payung hukum sangat memungkinkan bagi TP PKK dalam mengimplementasikan 10 program PKK, yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong-royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

Untuk itu, tahun 2023 pemda mengalokasikan dana bagi TP PKK mencapai Rp 1 miliar, sedangkan untuk tahun 2024 mendatang akan ditambahkan anggaran sebesar Rp 1 miliar, serta TP PKK tingkat kecamatan akan ditambahkan dana sebesar Rp 100 juta, dan dana ini berasal dari APBD.

Maka dihimbau kepada seluruh kader TP PKK Muna Barat untuk terus bergerak mengentaskan permasalahan, serta mendorong pula TP PKK kabupaten Muna Barat untuk peka terhadap isu-isu dan permasalahan yang ada di daerah.

Baca Juga: Launching Tanam Bawang Merah, Pemda Muna Barat Tanggung Resiko Gagal Panen

Sementara itu, Ketua TP PKK Sulawesi Tenggara, Nur Endang Abas mengatakan, gerakan PKK ini merupakan sebuah kebijakan yang diturunkan dari pusat hingga ke pengurus daerah, serta sebagai kegiatan reguler yang dilaksanakan secara nasional dan rutin.

Maka dalam penilaian 10 program PKK dilakukan secara tiga tahap yakni menerima dokumen, validasi dan menindaklanjuti penelusuran melalui link.

Ini sebagai bentuk evaluasi pembinaan untuk melihat secara jelas, terkait TP PKK dalam melakukan 10 program PKK dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Kita harus memiliki misi yang sama guna meningkatkan eksistensi, dan 10 program PKK ini sebagai tanggung jawab," ungkapnya. (B-Adv)

Penulis: Putri Wulandari

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS