Kinerja Sejumlah Menteri Tak Sejalan dengan Tupoksi

Selasa, 01 September 2020  /  11:11 am

Politisi Partai Demokrat, Syarief Hasan, yang kini menjabat Wakil Ketua MPR-RI. Foto: Repro Republika

JAKARTA, TELISIK.ID - Manejemen Pemerintahan Jokowi belakangan ini menuai sorotan publik termasuk dari Politisi Demokrat, terutama terkait kerja sejumlah kementerian yang tak sejalan dengan tupoksinya

Di antaranya Kementerian Pertanian menuai sorotan dari publik, karena banyak mengurusi masalah kesehatan.

Mulai dari polemik kalung eucalyptus sampai yang teranyar yakni polemik tanaman ganja yang masuk dalam komoditas tanaman obat binaan Kementerian Pertanian.

“Kita mengapresiasi langkah Kementan untuk ikut serta bergotongroyong dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Akan tetapi, sebaiknya Kementan fokus pada tupoksinya untuk menghadirkan pangan yang dapat diakses oleh rakyat Indonesia, diversifikasi pangan terutama di masa pandemi COVID-19”,kata Politisi Partai Demokrat Syarief Hasan di Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Wakil Ketua MPR RI ini mendorong Kementan agar fokus pada tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Di antaranya, pendistribusian pangan, stabilisasi harga pangan, dan menjamin stok pangan.

Hal serupa terjadi di Kementerian Pertahanan yang mendadak mengurusi food state di Kalimantan Tengah. Ia mengaku heran karena pembangunan food estate di Kalimantan Tengah malah yang dijadikan leading sector Kementerian Pertahanan, bukan Kementerian Pertanian.

“Harusnya, food estate inilah yang diserahkan dan diurusi oleh Kementan. Biarlah urusan kesehatan dan obat-obatan menjadi leading sector Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.

Baca juga: BNPB: Banjir, Bencana Alam Mematikan Hingga Agustus 2020

Syarief memandang Presiden Jokowi mesti mengembalikan tupoksi masing-masing kementerian. Sebab menurutnya, pekerjaan yang tidak sesuai dengan tupoksi kelembagaan akan berakibat pada tidak optimalnya kinerja pemerintah. Contoh konkrit, ketidakmampuan pemerintah menurunkan jumlah korban terinfeksi COVID-19.

“Memang harus diakui bahwa setiap pekerjaan itu memiliki irisan dengan beberapa lembaga. Akan tetapi, dalam penentuan leading sector mesti diserahkan kepada lembaga yang memiliki tupoksi sama dengan pekerjaan tersebut. Oleh karena food estate ini berkaitan dengan pangan, seharusnya diserahkan kepada Kementan, bukan Kemenhan,” tuturnya.

Menurutnya, akibat tidak jelasnya tupoksi masing-masing kelembagaan, akan memunculkan kebijakan yang kontroversial.

“Kemenhan urus food estate/pangan, Kementan urus obat-obatan, Kementerian BUMN urus COVID-19 dan sebagainya. Pada akhirnya, ketidakjelasan ini melahirkan kebijakan yang kontroversial yang berpotensi mengganggu konsentrasi penanganan pandemi COVID-19,” imbuhnya.

Ditambahkan, bekerjasama lintas lembaga dan kementerian memang harus dilakukan. Akan tetapi, pemerintah harus menempatkan kelembagaan sesuai tugas utamanya.

“Kemenhan urus pertahanan negara, Kementan urus pangan negara, Kemenkes urus kesehatan negara, Kementerian BUMN urus ekonomi/cooperate dan seterusnya. Disarankan agar Kementan lebih banyak membuat inovasi dalam bidang pangan seperti diversifikasi pangan yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat luas,” tandasnya.

Reporter: Marwan Azis

Editor: Haerani Hambali