KPU Dikritik Tentukan Tujuh Panelis Debat Pilgub Sulawesi Tenggara 2024 dari Akademisi
Reporter
Kamis, 17 Oktober 2024 / 9:20 pm
KENDARI, TELISIK.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah mengumumkan tujuh panelis yang akan terlibat dalam debat kandidat pemilihan gubernur – wakil gubernur (Pilgub) Sulawesi Tenggara 2024.
Panelis terdiri dari para akademisi, di antaranya Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Muhammad Zamrun Firihu, dan sejumlah pakar lainnya dari UHO dan lembaga pendidikan tinggi lainnya.
Panelis yang terpilih adalah:
1. Prof. Muhammad Zamrun Firihu, Rektor UHO Kendari
2. Prof. La Niampe, Pakar Filologi (naskah kuno)/Dosen UHO
3. Prof. Buyung Sarita, Pakar Institusi Keuangan/Dosen UHO
4. Prof. Sartiah, Pakar Gender, Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak/Dosen UHO
Baca Juga: Kendari Berinovasi Bayar Sampah Pakai QRIS, Lebih Mudah dan Transparan
5. Dr. Abdul Kadir, Pakar Manajemen Pendidikan/Dosen Pascasarjana IAIN Kendari
6. Dr. Sahrina Safiudin, Pakar Hukum Sumber Daya Alam/Dosen UHO
7. Dr. Sofyan Sjaf, Pakar Sosiologi Pembangunan Desa/Dosen IPB
Debat publik pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024 direncanakan akan diselenggarakan pada 19 Oktober 2024 pukul 20.00 WITA di Kota Baubau.
Namun, pelaksanaan debat ini menuai kritik dari Direktur Pusat Studi dan Pengembangan Hukum (PUSPAHAM) Sultra, Kisran Makati, yang juga merupakan mantan panelis debat Pilgub Sultra 2018.
Kisran menyatakan kekecewaannya terhadap dominasi akademisi dalam panelis debat. Dia menilai bahwa debat publik seharusnya tidak hanya berbicara mengenai teori.
“Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara sepertinya luput, mengingat bahwa ini adalah pilkada, bukan ujian tesis atau ujian skripsi,” ungkapnya.
Kisran juga menilai bahwa dengan memilih akademisi sebagai panelis, debat terasa lebih seperti seminar di kampus.
Baca Juga: Korpus BEM se-Sultra Siap Laporkan Iwan Rompo Cs ke Bawaslu RI
Kisran berpendapat bahwa panelis seharusnya berasal dari berbagai kalangan, termasuk pengusaha kecil, petani, nelayan, dan aktivis lingkungan, untuk mencerminkan perspektif yang lebih luas.
Menurutnya, pilihan KPU Sultra yang hanya melibatkan akademisi ini dapat dianggap sebagai upaya mendiskreditkan ruang partisipasi masyarakat dalam debat Pilgub Sultra 2024.
“Dengan cara ini, KPU justru mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam debat yang seharusnya inklusif,” tegasnya.
Hingga saat ini, telisik.id masih berusaha mengkonfirmasi kepada pihak KPU Sultra mengenai alasan pemilihan tujuh panelis debat yang semuanya berasal dari kalangan akademisi. (C)
Penulis: Erni Yanti
Editor: Mustaqim
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS