Loyalitas Birokrasi Muna Barat pada Pj Bupati Diragukan

Selasa, 28 Februari 2023  /  7:02 pm

Pj Bupati Muna Barat, Bahri dan Wakil Ketua DPRD, Uking Djassa. Foto: Ist.

MUBAR, TELISIK.ID - Loyalitas birokrasi lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat terhadap Penjabat (Pj) Bupati, Bahri tidak tegak lurus.

Hal itu terlihat saat, Bahri tidak masuk berkantor, para Aparatur Sipil Negara (ASN) malas mengikuti apel gabungan. Sebaliknya, bila Bahri ada, mereka berbondong-bondong hadir.

Sekda Muna Barat, Husen Tali cukup terkejut melihat tingkat kedisiplinan para bawahannya. Atas kondisi itu, ia pun akan melaporkannya pada Pj bupati.

Baca Juga: Pj Bupati Buton Tengah Lantik 11 Pejabat Tinggi Pratama

"Ini akan menjadi bahan evaluasi untuk saya laporkan ke Pj bupati," kata Husen Tali, Selasa (28/2/2023).

Wakil Ketua DPRD Muna Barat, Uking Djassa cukup menyangkan hal tersebut. Pertanyaanya, kenapa ketika Pj bupati tidak hadir, justru bawahannya ikut-ikutan. Sebaliknya, bila Pj bupati hadir, mereka berlomba-lomba. Nah, dari situ sudah dapat disimpulkan bila loyalitas terhadap atasan diragukan.

Kata dia, dalam teori hukum, ada tiga hal orang mengikuti seseorang. Karena takut, terpaksa dan karena hati nuraninya. Nah, kondisi saat ini, ketika Pj bupati tidak memimpin apel gabungan, kesadaran ASN itu patut dipertanyakan. Pemikirannya, jangan sampai selama ini mereka hanya takut dan terpaksa.

"Kalau ikuti pimpinan karena hati nurani, saya pikir jauh," ujarnya.

Saat ini, Pj bupati, menurutnya harus lebih tegas terhadap para pembantunya. Karena, bila mereka hanya takut dan terpaksa, nantinya ketika takutnya hilang yang muncul berani dan terpaksanya hilang muncul merdeka. Hal itulah yang akan berbahaya. Karena, sikap takut dan terpaksa itu menimbulkan ketidakloyalan.

"Sebagai fungsi pengawasan, saya meminta aturan diterapkan dengan benar. Bukan karena, takut dan terpaksa, tetapi karena kesadaran," terangnya.

Baca Juga: Marak Galian C Diduga Ilegal, Polisi Diminta Periksa Kadis Lingkungan Hidup Langkat

Ketua DPD II Golkar Muna Barat itu berharap Pj bupati benar-benar menyeleksi siapa-siapa pembantunya yang bukan takut dan terpaksa, tetapi karena kesadaran dari hati nuraninya. Di situlah pejabat yang punya wibawa, energik dan secara psikologis mengikuti seseorang sesuai nurani, bukan karena takut dan terpaksa.

"Dalam teori pemerintahan, bawahan boleh benar, tapi tidak boleh salah. Atasan boleh salah, tapi tidak boleh kalah. Sebagai seorang birokrasi, ASN harusnya benar-benar mengikuti tata krama pemerintahan. Artinya, perintah atasan tidak ada tipex untuk bisa menghapusnya dan tidak ada ruang membahasnya, keculi dilaksanakan," ungkapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Muna Barat, Bahri mengaku telah mendapat informasi itu. Kata dia, kedisiplinan merupakan kewajiban ASN. ASN yang malas sudah bisa ketahuan dari absensi elektronik. Konsekuensinya, TPP dipotong dan dikenakan sanksi disiplin.

"Saya akan evaluasi mereka," tegasnya. (A)

Penulis: Sunaryo

Editor: Kardin 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS