NasDem Enggan Digiring PDIP Ikut Berkonflik dengan Jokowi, Jubir Prabowo Sarankan Hasto Tempuh Upaya Hukum

Minggu, 19 November 2023  /  9:06 am

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali (kiri) dan Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan). Foto: Kolase

JAKARTA, TELISIK.ID – Klaim Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, yang mengaku telah menjalin komunikasi dengan tim pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) perihal adanya tekanan kekuasaan jelang Pilpres 2024, mendapat sanggahan dari Partai NasDem.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem, Ahmad Ali, secara tegas mengatakan tak ada komunikasi dengan tim pasangan AMIN seperti yang dikatakan Hasto.

“Sampai hari ini tidak ada komunikasi itu, bahkan tidak pernah ada komunikasi itu menurut saya. Karena kita tidak mau terjebak dengan drama-drama yang pada akhirnya kita menyerang antara satu sama lain,” tegas Ali kepada wartawan, Sabtu (18/11/2023) malam.

Ali menegaskan, pihaknya menolak upaya Hasto untuk menggiring agar ikut memusuhi Presiden Jokowi yang saat ini sudah berseberangan dengan PDIP. NasDem tidak ingin dimanfaatkan untuk melawan tekanan penguasa yang saat ini dirasakan oleh PDIP.

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Kumpulkan Bukti Oknum APH Copot Alat Sosialisasi, Bentuk TPD 38 Provinsi

“Jangan ajak-ajak kita pas Jokowi tidak bersama kalian (PDIP, red). Terus kalian merasa ditindas lalu mengajak kita musuhi Pak Jokowi. Ya janganlah, kita tidak ada masalah apa-apa kok,” imbuhnya.

Ali mengaku heran dengan pernyataan Hasto yang mengatakan PDIP merasa mendapat tekanan oleh penguasa. Ali kemudian mempertanyakan sosok penguasa yang menindas PDIP. Sementara saat ini PDIP masih merupakan bagian dari penguasa hasil Pemilu 2019.  

"Memang PDIP bukan penguasa, penguasa ini konteksnya siapa? Salah alamat!” tegasnya.  

Kalaupun penguasa yang dimaksud Hasto adalah Jokowi, Ali menegaskan bahwa NasDem tetap sebagai partai pendukung pemerintah hingga akhir masa jabatan.

"Jangan ajak-ajak kita bos! NasDem sampai hari ini masih mendukung Pak Jokowi sebagai presiden hingga akhir masa jabatan,” tandasnya.

Ali menyindir Hasto seperti termakan omongan sendiri lantaran pernah menyebut Anies sebagai pemimpin yang ditolak alam saat terpilih jadi Gubernur DKI pada Pilkada 2017 silam.

“Dulu ketika Anies diumumkan oleh NasDem, saya ingat betul Mas Hasto bilang alam pun menolak, karena waktu itu turun hujan saat panas terik,” kenang Ali.  

Ali juga menyinggung bahwa selama perjalanan mengampanyekan Anies-Cak Imin, pihaknya selalu mendapatkan tekanan dari kepala daerah yang diusung PDIP.  

“Justru kami dapat tekanan dari kepala daerah yang dari partai mereka (PDIP, red). Tidak sedikit kemudian acara kemudian batal karena itu,” ungkapnya.  

Tak hanya Partai NasDem yang menepis pernyataan Hasto terkait tekanan yang didapat dari penguasa jelang Pemilu 2024. Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, juga memberi respon yang sama dengan Ali.

Dahnil mengatakan bahwa Prabowo yang sebaliknya lebih sering difitnah.

“PakPrabowo dan kawan-kawan sudah sering dituduh-tuduh seperti itu, dari dulu juga ketika 2019 kami dituduh-tuduh juga,” ujar Dahnil, Sabtu (18/11/2023).

Menanggapi pernyataan Hasto yang mendapat tekanan dari penguasa, Dahnil mempersilakan Sekjen PDIP itu melaporkan jika memang hal tersebut terbukti. Apalagi PDIP, kata Dahnil, merupakan salah satu partai besar di Indonesia yang memiliki jaringan luas.

Dahnil mengingatkan bahwa Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk berkompetisi secara sehat. Karena itu, dia berharap tuduhan yang dilontarkan Hasto sebaiknya tidak diproduksi hanya untuk menebar isu.

“Jadi tuduhan seperti itu ada baiknya tidak diproduksi hanya sekadar menjadi isu, tapi dilakukan saja langkah-langkah hukum supaya konkret, sehingga tidak jadi fitnah dan hoaks,” pinta Dahnil.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebelumnya menyebut adanya tekanan kekuasaan yang diterima PDIP dan pasangan calon presiden-wakil presiden Ganjar-Mahfud. Dia juga mengaku PDIP telah membangun komunikasi dengan tim pemenangan dan pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) terkait indikasi tekanan yang dirasakan.

“Penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan, dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama,” ungkap Hasto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Hasto menginginkan kondisi penuh tekanan yang dirasakannya harus diluruskan agar demokrasi berada pada koridornya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, meragukan Presiden Jokowi bisa netral selama tahapan Pemilu 2024. Keraguan Feri didasarkan pada keikutsertaan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto di pilpres.

Baca Juga: Gerindra Target Prabowo-Gibran Menang 80 Persen Suara di Sulawesi Tenggara

“Bagaimana mungkin berharap Presiden (Jokowi) untuk netral sementara anaknya di sana? Mana ada ayah dan ibu profesional terhadap anaknya?” kritik Feri dalam diskusi di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Konflik kepentingan, menurut Feri, tidak akan terhindarkan dengan situasi tersebut. Potensi terjadinya konflik kepentingan tetap terbuka dengan posisi Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

“Dalam negara ada conflict of interest (konflik kepentingan, red) yang harus dihindari karena tidak bisa dibiarkan. Sulit bagi presiden beranjak ke ruang yang lebih netral,” ujar Feri.

Menurutnya, netralitas aparat negara dalam Pemilu 2024 ditentukan oleh masyarakat yang harus kompak mengawasi dan mengawal pesta demokrasi. (A)

Penulis: Mustaqim

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS