Pemprov Sultra Genjot UHC, Turunkan Stunting hingga Siapkan Ambulans Gratis

Jumat, 20 Februari 2026  /  2:00 pm

Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara, dr Andi Edy Surahmat. Foto: Ana Pratiwi/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka, terus memperkuat sektor kesehatan melalui sejumlah program prioritas yang ditargetkan berdampak langsung bagi masyarakat pada 2026.

Melalui Dinas Kesehatan, Pemprov Sultra mengakselerasi peningkatan kepesertaan aktif BPJS, penurunan stunting, penyediaan ambulans gratis, hingga penguatan penanganan Tuberkulosis (TBC).

Kepala Dinas Kesehatan Sultra, dr Andi Edy Surahmat menjelaskan, program tersebut merupakan mandat langsung gubernur untuk memastikan akses layanan kesehatan semakin merata dan responsif.

Salah satu fokus utama adalah peningkatan kepesertaan aktif BPJS dalam rangka memperkuat Universal Health Coverage (UHC).

Secara administratif, hampir seluruh penduduk Sultra telah terdaftar sebagai peserta BPJS. Persentase peserta JKN (UHC)  di Provinsi Sultra  pada Februari 2026 yaitu sebesar 100, 26?n rata rata persentase JKN ( UHC) pada 17 kabupaten/kota telah mencapai target diatas 98?. Namun, tingkat kepesertaan aktif pada Februari 2026 persentasenya masih 83,25%.

Artinya masih terdapat sekitar 17 persen peserta yang tidak aktif, kemungkinan disebabkan tunggakan iuran, perubahan status pekerjaan, maupun data peserta yang belum diperbarui.

Pemprov Sultra kini melakukan sinkronisasi data untuk mengidentifikasi penyebab ketidakaktifan tersebut. Bagi warga kurang mampu yang menunggak iuran, pemerintah siap memfasilitasi pembiayaan melalui APBD provinsi maupun kabupaten/kota.

Di sektor kesehatan masyarakat, gubernur juga memberi perhatian khusus pada penurunan angka stunting. Berdasarkan data surveilans nasional 2025, prevalensi stunting Sultra berada di angka 26,1 persen, masih di atas standar nasional 23 persen.

Baca Juga: Masuk Musim Pancaroba, Dinkes Kota Kendari Imbau Masyarakat Waspada DBD

Pemprov menargetkan penurunan signifikan melalui pendekatan lintas sektor. Penanganan tidak hanya difokuskan pada intervensi kesehatan, tetapi juga menyentuh aspek sanitasi, air bersih, gizi, dan kesejahteraan sosial.

Dinas Kesehatan memusatkan intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan, mulai masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, sembari berkoordinasi dengan OPD terkait.

Program strategis lainnya adalah penyediaan ambulans gratis, mengingat kondisi geografis Sultra yang memiliki wilayah kepulauan.

Secara regulasi, biaya rujukan sebenarnya dapat ditanggung BPJS Kesehatan selama memenuhi syarat-syarat rujukan yang diatur oleh BPJS.

Melalui program Jaminan Kesehatan Sultra (JKS), gubernur menegaskan tidak boleh ada masyarakat yang ditolak berobat karena persoalan administrasi atau keterbatasan biaya.

Program ini juga mengakomodasi kasus tertentu yang tidak ditanggung BPJS, seperti korban penganiayaan atau KDRT, sepanjang memenuhi persyaratan dalam Peraturan Gubernur. Namun bantuan diberikan secara selektif dan tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu.

Perhatian Pemerintah Provinsi juga saat ini terkait kasus TBC, dari target sekitar 9.913 kasus yang harus ditemukan, angka penemuan kasus yg di dapatkan tahun 2025 yaitu 7.699 berkisar 78 persen.

Salah satu kendala adalah keterbatasan alat Tes Cepat Molekuler (TCM), jumlah alat tes TCM di sultra hanya ada 29 buah yang terdapat di RS dan Puskesmas.

Sebagai langkah sementara, Dinas Kesehatan mendorong optimalisasi pemeriksaan mikroskop di puskesmas sembari menunggu tambahan distribusi alat dari Pemerintah Pusat.

Program cek kesehatan gratis juga menjadi perhatian. Pada Desember 2025, Sultra sempat menempati peringkat pertama nasional dengan capaian 48 persen dari total penduduk sekitar dua juta jiwa.

Meski demikian, Pemprov menegaskan capaian tersebut harus terus ditingkatkan. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan untuk kabupaten/kota dan setiap tiga bulan di internal dinas guna memastikan program berjalan sesuai target, meski di tengah efisiensi anggaran.

Baca Juga: Dinkes Muna Bangun Dua Puskesmas dan Perumahan Dokter

Untuk memperkuat sinergi, Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara berencana mengaktifkan kembali Rapat Koordinasi Daerah Kesehatan yang sempat vakum beberapa tahun terakhir.

Selain itu, regulasi pemanfaatan call center tengah disiapkan agar menjadi satu pintu pengaduan layanan kesehatan dan kebencanaan. Layanan ini ditargetkan dapat diluncurkan setelah proses administrasi rampung.

Andi Edy menegaskan, pesan utama Gubernur Sultra jelas tidak boleh ada masyarakat yang dipersulit dalam mengakses layanan kesehatan.

Setiap persoalan harus diselesaikan berbasis data dan respons cepat tanpa menunggu viral di media sosial. Pemprov Sultra memastikan setiap laporan masyarakat akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan dinas kabupaten/kota maupun rumah sakit terkait.

Penulis: Ana Pratiwi

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS