Pilkada Tetap Berjalan, Pengamat: Bertentangan dengan Pernyataan Jokowi Utamakan Kesehatan

Selasa, 22 September 2020  /  9:02 pm

Presiden, Joko Widodo. Foto: Ist.

JAKARTA, TELISIK.ID - Keputusan Pemerintah dan DPR RI untuk tetap melanjutkan tahapan Pilkada serentak 2020 mendapat sorotan tajam.

Pasalnya, keputusan itu dinilai bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang meminta kesehatan harus diutamakan dari faktor apa pun.

Pengamat Komunikasi Politik, M Jamiluddin Ritonga mengatakan, keputusan pemerintah dan DPR yang ngotot pagelaran Pilkada tetap berlangsung pada 9 Desember telah mengabaikan suara dari berbagai elemen masyarakat yang meminta Pilkada ditunda.

"Sikap pemerintah itu terkesan bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang selama ini mengutamakan pertimbangan kesehatan dari pada faktor lain," kata Jamiluddin, Selasa (22/9/2020).

Baca juga: Komisi VII DPR Nilai Pemerintah Lamban Kembangkan Energi Baru dan Terbarukan

Menurut akademisi Universitas Esa Unggul ini, pentingnya mendahulukan masalah kesehatan juga tertuang dalam pembukaan UUD. Disebutkan, pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, pemerintah bertugas melindungi rakyatnya, termasuk ancaman kesehatan warganya.

"COVID-19 suka tidak suka menjadi ancaman bagi warga negara Indonesia. Karena itu, sangat disesalkan keputusan pemerintah, DPR dan penyelenggara Pemilu yang kekeh melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020," ucapnya.

Sebagai negara demokrasi, kata Jamiluddin, idealnya pemerintah juga harus bersungguh-sungguh mendengarkan aspirasi rakyatnya. Dengan tetap dilaksanakannya Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020, ini mengindikasikan pemerintah abai dengan suara rakyat.

"Saya tetap berharap, pemerintah dapat mengubah keputusannya bila pandemi COVID-19 tetap seperti ini. Bagaimana pun, kesehatan rakyat harus lebih utama dari pada politik dan ekonomi. Jokowi, sebagai Presiden Indonesia, tentu akan mengambil keputusan yang pro rakyat dan sejalan dengan pembukaan UUD," harapnya.

Reporter: Rahmat Tunny

Editor: Kardin