Rapat Paripurna DPRD HUT ke-11 Kolaka Timur Diwarnai Demonstrasi Masyarakat

Rabu, 10 Januari 2024  /  4:10 pm

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPRD Kolaka Timur. Foto: Sigit Purnomo/Telisik

KOLAKA TIMUR, TELISIK.ID - Rapat Paripurna DPRD Kolaka Timur dalam memperingati HUT ke-11 diwarnai dengan demonstrasi oleh sejumlah masyarakat, Rabu (10/1/2024).

Aksi demontrasi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Daerah (Ampera) Kolaka Timur di Kantor DPRD Kolaka Timur itu, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada bupati dan DPRD Kolaka Timur.

Kordinator lapangan Ampera Kolaka Timur, Dandi Gunawan dalam orasinya menyampaikan, roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur dalam pandangannya saat ini tidak dalam keadaan yang diharapkan masyarakat.

"Kondisi ini diperparah dengan berbagai kegiatan pembangunan yang terkesan asal-asalan dan tanpa pengawasan yang baik," ungkapnya.

Baca Juga: Karnaval Budaya Awali Perayaan HUT ke-11 Kolaka Timur

Ia membeberkan, skala prioritas pembangunan di Kolaka Timur tidak jelas dan banyak melenceng dari visi misi awal Bupati Kolaka Timur, juga semakin menimbulkan tanda tanya di berbagai kalangan.

Sementara itu, Jendral lapangan aksi Ampera Kolaka Timur, Eritman, membeberkan proyek pengaspalan jalan ruas Kecamatan Tinondo bernilai Rp 24 miliar, memperlihatkan fakta secara gamblang bahwa pekerjaan ini bermasalah.

"Dimulai waktu perkerjaan yang tidak selesai tepat waktu, hingga penggunaan material aspal yang buruk. Demikian halnya proyek lainnya seperti rest area yang juga tidak selesai tepat waktu, serta sejumlah proyek pembangunan lainnya," bebernya.

Eritman mengungkapkan, pembangunan asrama mahasiswa Kolaka Timur yang jelas-jelas masuk dalam visi misi bupati justru diabaikan dan diganti dengan pengadaan Mess Pemda Kolaka Timur di Kota Kendari yang justru tidak efektif.

Eritman mendesak Bupati Kolaka Timur Abdul Azis menghentikan proyek pekerjaan ruas jalan Tinondo-Mowewe yang saat ini masih dilakukan demi menghindari kerugian masyarakat dan daerah yang lebih besar.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga mendesak bupati Kolaka Timur mengevaluasi kinerja Kadis PU yang dinilai gagal dalam mengawasi pelaksanan sejumlah proyek yang tidak selesai tepat waktu dengan kualitas pekerjaan yang buruk.

"Mendesak aparat penegak hukum kejaksaan dan kepolisian untuk mengusut pekerjaan proyek pengaspalan ruas jalan Tinondo Mowewe, dan memproses hukum semua pihak yang terlibat," mintanya.

Eritman juga meminta agar bupati Kolaka Timur untuk membatalkan pengadaan Mess Pemda karena tidak efektif dan terkesan mubasir.

Ia juga meminta pertanggungjawaban bupati atas kegagalan pembangunan rumah sakit daerah, padahal anggaran perencanaannya sudah pernah dialokasikan namun dibatalkan tanpa alasan yang jelas.

Terakhir, Eritman juga menuntut pertanggungjawaban bupati atas kegagalan rencana pembangunan jembatan Alaha di Kecamatan Uesi, padahal sudah pernah dianggarkan dalam APBD namun dihilangkan dan tidak dianggarkan lagi di tahun ini, juga tanpa alasan yang jelas.

Menyahuti tuntutan tersebut, Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis mengatakan, terkait pengaspalan yang ada di Kecamatan Tinondo pihaknya telah menerima laporan bahwa saat pengujian panas aspal sudah memenuhi standar untuk dilakukan pengaspalan pada jalan.

"Kita juga memberikan addendum 50 hari kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan pengaspalan jalan tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Abdul Azis, terkait rumah sakit daerah yang sudah dilakukan peletakan batu pertama ternyata belum memiliki Amdal, Limbah B3, dan Andalalin sehingga itu belum bisa dilakukan pekerjaan.

Baca Juga: KPU Kolaka Timur Libatkan 70 Orang Lipat Surat Suara

"Secara teknisnya nanti mungkin kepala Bapeda Litbang yang bisa menjelaskan," ungkapnya.

Terkait jembatan Alaha, kata Azis, saat dirinya masuk di bulan Agustus 2022, karena pertimbangan teknis dan waktu sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Kendati demikian, ungkap Azis, dari BPBD Pusat saat berkunjung ke Uluiwoi-Uesi ada beberapa jalan uang telah diusulkan untuk dilakukan perbaikan salah satunya jembatan Alaha.

"Kemarin BPBD pusat sudah melakukan verifikasi faktual di lapangkan terkait pembenahan jembatan Alaha," bebernya. (A)

Penulis: Sigit Purnomo

Editor: Fitrah Nugraha

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS