100 Hari Kerja Pemerintahan H2N Akan Dievaluasi, Pendukung Geram
Berto Davids, telisik indonesia
Kamis, 10 Juni 2021
0 dilihat
Aktivitas Bupati Manggarai, Heribertus Geradus Laju Nabit sedang memantau kondisi Pasar Puni Ruteng. Foto: Ist.
" Salah satu pendukung setia H2N dalam postingan status di salah satu group Facebook menulis, H2N tidak pernah menjanjikan program 100 hari kerja. Tidak semua pemimpin harus ada program 100 hari kerja "
MANGGARAI, TELISIK.ID - Forum Pemuda Manggarai-Makassar (FPM) akan menggelar dialog publik pada Jumat (11/06/2021) besok.
Dialog yang akan berlangsung secara virtual itu bertema Evaluasi 100 Hari Kerja Pemerintahan Bupati Manggarai Heribertus Geradus Laju Nabit dan Wabup Heribertus Ngabut (H2N).
Dalam dialog itu FPM akan menghadirkan 4 orang narasumber dan 1 orang moderator untuk membahas bagaimana perspektif masyarakat Manggarai terhadap 100 hari kepemimpinan Bupati dan Wabup terpilih Pilkada serentak 2020 itu.
Langkah FPM menggelar dialog publik ini rupanya mendapat tanggapan tak sedap dari para pendukung H2N di Pilkada 2020 lalu.
Mereka geram terhadap FPM yang berencana menggelar kegiatan tersebut. Pasalnya, menurut mereka, 100 hari kerja H2N bukan merupakan sebuah program yang dijanjikan pada saat kampanye.
Frans, salah satu pendukung setia H2N dalam postingan status di salah satu group Facebook menulis, H2N tidak pernah menjanjikan program 100 hari kerja. Tidak semua pemimpin harus ada program 100 hari kerja.
Baca Juga: Sebut Banyak Lahan Kosong Dibiarkan Tidur, Gubernur Minta Pemuda NTT Ambil Peran
Ia lantas menilai FPM merupakan kelompok barisan para goblok dan tolol.
"FPM ini masih bodoh dan dungu. Mereka tidak ikut perkembangan kepemimpinan H2N selama ini maupun waktu kampanye. Jika ada janji baru ditagih, kalau tidak ada janji ngapain kalian evaluasi," tulis Frans.
Saking geramnya, ia pun menganggap FPM tak paham arti kata evaluasi.
"Setahu saya evaluasi itu jika sebelumnya pernah dibicarakan sehingga pada akhirnya dievaluasi. Atau mungkin ada pengertian lain dari kata evaluasi," tulisnya lagi.
Tak hanya Frans, para pendukung lain pun tidak menerima jika bupati dan Wabup dukungan mereka dievaluasi.
Sementara itu Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut yang dihubungi Telisik.id juga membantah terkait tema 100 hari kerja itu.
Ia mengaku bahwa tema 100 hari kerja itu tidak masuk dalam program H2N atau janji H2N.
"Itu hanya istilah mereka saja," kata Ngabut singkat.
Menanggapi penolakan itu, Sekretaris Jenderal FPM, Robert Dacing mengatakan, pihaknya akan tetap menggelar dialog publik itu meski menuai komentar negatif dari para pendukung.
Robert menjelaskan, tujuan dari diskusi publik itu bukan soal program atau janji H2N tetapi bagaimana kinerja H2N dalam 100 hari memimpin Manggarai.
Baca Juga: Reses Tahap II Anggota DPRD Sultra Bersama Patani dan Pelaku UMKM
"Konsep kami dalam diskusi kali ini bukan fokus di program 100 harinya. Tapi bagaimana kinerja H2N dalam 100 hari tersebut sehingga masyarakat bisa menilai," kata Robert menjawab Telisik.id.
Ia menambahkan, pasca H2N dilantik telah dijelaskan bahwa program 100 hari itu memang tidak menjadi patokan. Namun ada empat aspek yang menjadi fokus utama H2N, yakni penanganan COVID-19, RPJMD, reformasi birokrasi, penataan Kota Ruteng dan pengelolaan sampah. Hal itulah yang akan dievaluasi.
"Jadi bukan soal ada tidaknya janji program 100 hari kerja, tetapi ini lebih kepada menilai kinerja H2N selama 100 hari memimpin Manggarai. Hal ini sah-sah saja kan. Masyarakat juga punya hak untuk menilai apalagi program 100 hari tidak ada pertanggungjawaban politiknya sehingga sah untuk dibahas," cetus Robert.
Untuk diketahui, diskusi publik ini menghadirkan 4 orang narasumber, yakni Arlan Nala selaku pegiat media sosial, Emanuel Suryadi selaku ketua GMNI, Yohanes J. Nami selaku Dosen Fisipol Undana dan Marianus Manto Tapung selaku Akademisi Unika Santo Paulus Ruteng. (A)
Reporter: Berto Davids
Editor: Haerani Hambali
