DPR dan Pemerintah Diam-diam Kebut Revisi UU TNI di Hotel Mewah, Ada Apa?
Ahmad Jaelani, telisik indonesia
Sabtu, 15 Maret 2025
0 dilihat
Bukan di Gedung Senayan Jakarta, DPR bakal melakukan rapat soal revisi UU TNI di Hotel Bintang Lima. Foto: Repro MenPAN-RB
" Komisi I DPR bersama pemerintah menggelar rapat panitia kerja (panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI "
JAKARTA, TELISIK.ID - Komisi I DPR bersama pemerintah menggelar rapat panitia kerja (panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Namun, rapat tersebut tidak dilakukan di kompleks parlemen, melainkan di sebuah hotel bintang lima di Jakarta.
Rapat tersebut berlangsung di Hotel Fairmount, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdasarkan jadwal yang beredar, rapat panja digelar selama tiga hari, dari 14 hingga 16 Maret 2025. Pada hari pertama, rapat dimulai pukul 13.30 WIB hingga 22.00 WIB.
Kemudian, pada hari kedua, rapat berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Sementara itu, pada hari ketiga, agenda hanya mencatat kegiatan check out. Informasi mengenai lokasi rapat ini sebelumnya belum diketahui secara luas.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Dimas Bagus Arya Saputra mengonfirmasi bahwa rapat berlangsung di hotel bintang lima. Ia menyebutkan bahwa kegiatan itu digelar pada akhir pekan, Jumat hingga Sabtu.
Baca Juga: RUU TNI Masuk Prolegnas Disebut Kembalikan Dwifungsi ABRI, Begini Penjelasannya
"Lokasinya di Hotel Fairmount. Acara hari ini (Jumat) dan besok (Sabtu)," kata Dimas melalui keterangan tertulis, seperti dikutip dari Metrotvnews, Sabtu (15/3/2025).
Sebelumnya, Komisi I DPR memang sudah dikabarkan akan menggelar rapat panja membahas revisi UU TNI. Namun, lokasi rapat tidak dilakukan di Gedung DPR, melainkan di tempat lain. Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu anggota Komisi I DPR.
"Benar (rapat panja), habis (salat) Jumat," kata anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Maret 2025.
Baca Juga: Presiden, Wapres, Menteri dan Anggota DPR Terima THR 17 Maret 2025
Ketua Panja Revisi UU TNI Utut Adianto menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas berbagai aspek teknis dalam perubahan regulasi tersebut. Salah satu yang dibahas adalah batas usia pensiun prajurit dan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.
"Jadi kalau bicara detil teknis harus di panja, kalau di sini kan tadi prinsip besarnya Panglima TNI menjamin supremasi sipil tetap harus dilakukan dalam negara demokrasi," ujar Utut.
Pembahasan ini menjadi perhatian publik mengingat lokasi rapat yang berbeda dari biasanya. Meskipun begitu, belum ada penjelasan lebih lanjut terkait alasan pemilihan tempat tersebut. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
