Dua Kawasan Kumuh di Muna Ditata Gunakan APBN Rp 61 M

Sunaryo, telisik indonesia

Rabu, 13 April 2022

0 dilihat

Kepala BPPW Sultra, I Wayan Krisna bersama Bupati Muna, LM Rusman Emba meninjau lokasi penataan kawasan kumuh. Foto : Sunaryo/Telisik

MUNA, TELISIK.ID - Kawasan kumuh di Kecamatan Batalaiworu dan Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.

Mantan Bupati Muna dua periode itu mengucurkan dana aspirasinya untuk menata dua kawasan kumuh tersebut.

Penataan akan dimulai tahun ini. Sebelum, pembangunan dimulai, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sultra, I Wayan Krisna bersama Bupati Muna, LM Rusman Emba meninjau kedua lokasi yang menjadi sasaran program itu, Rabu (13/4/2022).

Kata I Wayan Krisna, peninjauan lokasi itu dilakukan untuk menyempurnakan bahan perencanaan yang akan disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah, sehingga nantinya tida tumpang tindih.  

"Perencanaannya sudah ada, hanya ditambah sedikit," kata I Wayan.

Untuk anggaran penataan kawasan kumuh itu sebesar Rp 61 miliar. Rinciannya, Rp 27 miliar di Batalaiworu dan Rp 34 miliar di Lagasa dengan item kegiatan berupa pembangunan jalan lingkungan, sanitasi, tanggul, Ipal dan ruang terbuka hijau (taman).

Baca Juga: 19.294 KPM di Muna Segera Terima Bansos Rp 500 Ribu

"Dananya bersumber dari APBN yang merupakan aspirasi pak Ridwan Bae," sebutnya.

Dari hasil peninjauan lokasi itu, masih ada kewajiban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang harus dipenuhi berupa dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal).

"Paling lambat Mei, dokumennya sudah diserahkan, sehingga kegiatannya bisa langsung dilelang," ujarnya.

Untuk jangka waktu pelaksanaan kegiatan itu multiyears. Artinya, dimulai tahun ini hingga tahun 2023 mendatang.

Sementara itu, Bupati Muna, LM Rusman Emba mengaku, penataan kota merupakan visinya. Di mana, Batalaiworu dan Lagasa termasuk kawasan yang didesain menjadi ikon kota dalam rangka memperindah  dengan tidak mengabaikan aspek fungsional bagi masyarakat.

Baca Juga: Bentuk Tim, Kecamatan LAUT NTT Siap Sukseskan TJPS 1000 Ha di Musim Kemarau

Mantan anggota DPD RI itu mengaku, di Batalaiworu dan Lagasa ada beberapa spot yang selama ini sangat kumuh. Karenanya, ia sangat bersyukur dengan masuknya program yang bersumber dari APBN melalui aspirasi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.

"Alhamdulillah, program aspirasi dari pak Ridwan bisa menjawab persoalan kekumuhan di dalam kota," ujarnya.

Persoalan dokumen Amdal, ia memastikan tidak ada masalah. Dalam waktu dekat, seluruh dokumennya dilengkapi dan diserahkan ke balai, sehingga kegiatan dapat segera dimulai. (B)

Reporter: Sunaryo

Editor: Kardin