Fraksi PAN Desak Pimpinan DPR Segera Cabut RUU HIP dari Prolegnas

Marwan Azis, telisik indonesia

Rabu, 24 Juni 2020

0 dilihat

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR-RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Dok Pribadi.

JAKARTA,TELISIK.ID - Aksi sejumlah ormas Islam di Gedung DPR RI hari ini langsung direspon Fraksi PAN DPR RI yang mendesak pimpinan DPR RI dan seluruh pihak terkait untuk segera menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sekaligus mencabut dari program legislasi nasional (prolegnas).

"Menyikapi dinamika sosial politik yang mengiringi pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Fraksi PAN dengan ini menyatakan dengan tegas menolak untuk ikut membahas RUU HIP. Sejalan dengan itu, Fraksi PAN mendesak pimpinan DPR RI dan seluruh pihak terkait untuk segera menghentikan pembahasan RUU HIP tersebut sekaligus mencabut dari prolegnas," kata  Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada Telisik.id di Jakarta (24/6/2020).

Dijelaskan, penghentian pembahasan tersebut didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain: Fraksi PAN sejak awal telah memberikan catatan khusus terhadap RUU HIP tersebut.

Catatan itu terutama terkait dengan yidak dimasukkannya TAP MPRS/XXV/1966 sebagai konsideran. Fraksi PAN ketika itu menginginkan agar TAP MPRS tersebut dijadikan sebagai konsideren. Bahkan Fraksi PAN dengan tegas menyatakan akan menarik diri dari pembahasan jika catatan khusus itu tidak diindahkan. Tidak masuknya TAP MPRS tersebut dinilai sebagai sesuatu yang sangat sensitif yang bisa menimbulkan polemik, perdebatan, dan bahkan penolakan dari publik.

Fraksi PAN telah mendengar dan mengkaji secara mendalam pendapat dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait RUU HIP tersebut. Dari kajian yang dilakukan, Fraksi PAN berkesimpulan bahwa melanjutkan pembahasan RUU tersebut akan lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan manfaat. Apalagi saat ini, sudah banyak ormas dan tokoh masyarakat yang dengan terang dan terbuka menyatakan penolakan.

Baca juga: Tolak RUU HIP, Ratusan Massa Ormas Islam Demo di Gedung DPR

Fraksi PAN menghargai keputusan pemerintah yang menyatakan agar pembahasan RUU HIP tersebut ditunda dan seluruh potensi yang ada difokuskan untuk menangani pandemi covid-19. Dalam pandangan Fraksi PAN, keputusan pemerintah tersebut sekaligus adalah penolakan halus untuk terlibat di dalam pembahasan.

Jika pemerintah tidak terlibat, tentu RUU HIP tersebut otomatis tidak bisa dilanjutkan. Sebab, kelahiran suatu UU haruslah didasarkan atas persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR.

Fraksi PAN menegaskan Pancasila yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ideologi final dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan seluruh komponen bangsa. Karena itu, penafsiran terhadap Pancasila dalam bentuk UU sudah tidak diperlukan lagi.

"Selain itu, kami menilai upaya mensosialisasikan dan memasyarakatkan Pancasila telah banyak dilakukan MPR RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Upaya-upaya tersebut perlu semakin ditingkatkan dengan melibatkan banyak komponen masyarakat lain, termasuk perguruan tinggi, sekolah, ormas, OKP, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya," ujarnya.

Reporter: Marwan Azis

Editor: Sumarlin