Gandeng BPHN, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Edukasi Masyarakat

Ahmad Jaelani, telisik indonesia
Rabu, 24 Januari 2024
0 dilihat
Gandeng BPHN, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Edukasi Masyarakat
Damayanti Tyastianti, saat menjelaskan netralitas ASN (kiri) dan para peserta di Kantor Camat Mandonga (kanan). Foto: Kolase

" Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Tenggara, bersinergi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam mengedukasi masyarakat di Kota Kendari "

KENDARI, TELISIK.ID - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Tenggara, bersinergi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam mengedukasi masyarakat di Kota Kendari.

Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) secara virtual, yang diadakan melalui zoom meeting pada Selasa (23/1/2024), menjadi wadah penting untuk menyebarkan pemahaman hukum di kalangan aparatur pemerintah.

Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sama SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Damayanti Tyastianti, membuka Luhkumtak. Ia menyoroti pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Damayanti menekankan agar ASN tidak terlibat dalam pengaruh atau kecenderungan tertentu.

Baca Juga HBI ke-74, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Upacara Tabur Bunga di TMP Watubangga

Luhkumtak ini melibatkan 33 kantor wilayah dengan 66 titik penyuluhan di seluruh Indonesia. Penyuluhan hukum serentak tahun 2024 ini bertujuan mengedukasi 2.640 peserta dari kalangan ASN, camat, lurah, dan kepala desa. Tema utama penyuluhan ini adalah Netralitas Aparatur Pemerintah dalam Menyukseskan Pemilu 2024, sebagai upaya untuk memastikan partisipasi ASN yang netral dalam proses politik.

Di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, dua titik pelaksanaan Luhkumtak, dilaksanakan di Kantor Camat Mandonga dan Kantor Lurah Rahandouna. Keduanya menjadi pusat penyebarluasan informasi hukum oleh Linda Fatmawati Saleh dan Lukman M Saada.

Linda, Kepala Bidang Hukum, saat menjadi pemateri di Kantor Camat Mandonga mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan menyebarkan informasi mengenai hak dan kewajiban ASN selama Pemilu 2024. Sedangkan Lukman yang menjadi pemateri di Kantor Lurah Rahandouna, menegaskan pentingnya netralitas ASN.

Kegiatan Luhkumtak mendapat apresiasi dan dukungan di masing-masing titik pelaksanaan, baik di Kecamatan Mandonga maupun Kelurahan Rahandouna. Peserta yang terdiri dari lurah, Babinsa, Babinkamtibmas, serta ASN menunjukkan antusiasme tinggi, merespon positif kegiatan ini.

Baca Juga Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Imbau Masyarakat Tuntaskan Masalah Secara Kekeluargaan

Lukman menyampaikan optimisme bahwa netralitas ASN akan memastikan kompetisi politik yang jujur dan adil.

"Optimisme kita harapkan dalam menyukseskan pemilu tahun 2024 yang diharapkan dapat berjalan aman dan damai," ungkapnya.

Dengan Luhkumtak sebagai wadah edukasi, Kolaborasi BPHN dan Kemenkumham Sulawesi Tenggara dalam menyebarkan pemahaman hukum serta mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk menjaga netralitas dalam menyongsong Pemilu 2024. (B-Adv)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga