Jadi Pilot Project di Indonesia, Kemenko Polhukam Kunjungi Mal Pelayanan Publik Kota Kendari

Sumarlin, telisik indonesia

Rabu, 02 Agustus 2023

0 dilihat

Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Kemenko Polhukam, Agung Pratisto didampingi Kepala DPMPTSP mengunjungi stand PTSP di MPP Kota Kendari. Foto: Ist.

KENDARI, TELISIK.ID - Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Agung Pratisto melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari. Dalam Kunkernya itu, Agung memantau aktivitas di gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kendari, di gedung Balai Kota, Rabu (2/8/2023).

Sebelum berkunjung, rombongan Kemenko Polhukam meminta masukan dari para pejabat Kota Kendari yang dipimpin Pj Wali Kota Kendari, di aula Samaturu.

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu menjelaskan, sumber pendapatan Kota Kendari hanya berfokus pada jasa, sehingga pelayanan publik harus terus diperbaiki. Untuk meningkatkan pelayanan publik ini, Pemkot Kendari mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat, seperti MPP Kota Kendari menjadi salah satu dari 21 daerah di Indonesia dalam pilot project MPP digital.

Baca Juga: La Ode Barhim Gantikan Anton Timbang Sebagai Ketua Dewan Penasihat Gerindra Sulawesi Tenggara

"Untuk Indonesia Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara hingga Papua, hanya Kota Kendari yang menjadi pilot ini," ungkapnya.

Menurut Kepala Biro Kemendagri ini, pelayanan publik yang berkeadilan merupakan salah satu dari empat tugas aparatur negara, sehingga kunjungan tim Kemenpolhukam melihat pelayanan publik sangat tepat.

Dia berharap, ada contoh baik yang bisa dilihat tim Kemenpolhukam untuk menjadi pelajaran agar pelayanan publik bisa lebih baik.

Sementara itu, Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Kemenko Polhukam, Agung Pratisto menjelaskan, kedatangan mereka ke Kota Kendari untuk melihat pelayanan publik termasuk kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan berkualitas pada masyarakat.

Dia juga memberikan apresiasi pada Pemerintah Kota Kendari yang menjadi salah satu pilot project MPP digital di Indonesia.

"Pertama tadi kami ingin mendengarkan apa yang telah, sedang dan akan dilakukan terkait pelayanan publik, yang kedua seandainya ada, apa hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ini nanti yang akan menjadi catatan dan akan dikoordinasikan dengan kementerian lembaga terkait, untuk mendapatkan solusi," jelasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Maman Firmansyah menjelaskan, MPP Kota Kendari berbeda dengan MPP di daerah lain, karena pelayanan dari organisasi perangkat daerah (OPD) berada satu tempat dengan MPP, sehingga pelayanan bisa lebih optimal.

"Untuk pelayanan Dukcapil, kantornya ada di sini  juga, jadi sentralnya betul-betul ada di sini semua, begitupun dengan pelayanan Bapenda, Nakertrans maupun PTSP," ungkap Maman.

Dengan lokasi yang berada di satu tempat, sehingga memudahkan pelayanan one stop servis. Meskipun memiliki puluhan gerai pelayanan, namun masih terdapat sejumlah gerai yang belum memberikan layanan maksimal, karena belum memiliki petugas tetap karena alasan keterbatasan personel dari pemilik gerai.

Baca Juga: Pemkot Kendari Target Turunkan Angka Stunting di Bawah Dua Digit

Untuk mengatasi hal ini, Maman meminta Kemenkopolhukam untuk mengkoordinasikan hal ini pada instansi vertikal terkait, karena layanan itu sangat dibutuhkan, sehingga layanan publik bisa lebih maksimal.

Usai berdiskusi dan mendapatkan sejumlah masukan dari dinas dan camat, tim Kemenpolhukam melanjutkan peninjauan ke MPP.

Untuk diketahui, MPP Kota Kendari, melibatkan lebih dari 20 instansi serta lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terintegrasi, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perbankan, BPN, PLN, PDAM, BNN, Polres, Ombudsman, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. (A-Adv)

Penulis: Sumarlin

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS