Kadinsos Beberkan Data Penerima Bansos, Dewan Endus Ada Permainan

Kemudian muncul lagi BST yang semula ditargetkan dari Kemensos sebanyak 7.887 KK ditambah 2.162 KK menjadi kurang lebih 10 ribu KK. Lalu ada permintaan Pemprov dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk BNTP sebanyak 4.000 KK.

"Setelah diakumulasi, total penerima Bansos di Muna sekitar 32.965 KK. Jadi kita sudah kelebihan dari DTKS yang jumlahnya sekitar 29.701 KK," ungkap La Kore.  

Karena DTKS sudah aman, kini pihaknya tengah fokus melakukan pemetaan terhadap warga di luar DTKS yang terdampak COVID-19.

"Ada anggarannya dari APBD sebesar Rp 4 miliar untuk BNTP," sebutnya.  

Baca juga: Buser 77 Polres Kendari Tangkap Penjudi Pasar Panjang

Anggaran sebesar Rp 4 miliar itu akan difokuskan menangani 3.906 KK yang terdampak COVID di 26 kelurahan. Bantuam yang akan diserahkan berupa sembako terdiri dari beras 15 kg, minyak goreng, mie instan dan telur.

"Kita estimasi satu KK perbulan bantuan sembako nilainya sebesar Rp 500 ribu," ujarnya.

Kini, Dinsos tengah melakukan pemetaan terhadap calon penerima bantuan agar tidak tumpang tindih.  

"Kita akan undang semua lurah untuk bersama-sama melakukan pemetaan," pungkasnya.

Sementara itu, Awal Jaya Bolombo, anggota DPRD Muna mengendus ada yang tidak beres dengan data penerima jaringan pengaman sosial. Pasalnya, ada temuan, warga yang mengantongi kartu penerima PKH di Kelurahan Wamponiki justru tidak menerima bantuan sama sekali.  

"Ini harus disikapi Dinsos, jangan sampai sama sekali tidak dapat bantuan. Padahal nyata-nyata yang bersangkutan memegang kartu PKH," ungkapnya.

Politisi Demokrat itu menduga ada permainan. Karenanya, dewan akan terus melakukan penelusuran terhadap data penerima Bansos.

"Termasuk penerima BLT, sembako BST. Jangan sampai tumpang tindih dan tidak tepat sasaran," tegas pria yang kerap disapa AJB itu.

Kadinsos, La Kore berjanji akan menindaklanjuti itu pada para pendamping PKH.

Reporter: Naryo

Editor: Rani