KAMMI Nilai Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Gagal

Ones Lawolo, telisik indonesia
Selasa, 20 Oktober 2020
0 dilihat
KAMMI Nilai Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Gagal
Aksi demonstrasi KAMMI di DPRD Sumut. Foto: Ones Lawolo/Telisik

" Kami sampaikan tuntutan ini agar Pemerintah fokus menangani masalah COVID-19. UU Omnibus Law yang merugikan para buruh harus juga ditolak. Pemerintah pusat harus juga menerbitkan UU Perppu tentang menolak UU Ciptaker tersebut. "

MEDAN, TELISIK.ID - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Medan dan Deli Serdang menilai kepemimpinan pemerintahan Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin yang sudah genap satu tahun dinilai tidak menyentuh masyarakat.

Dalam aksi demonstrasi KAMMI Kota Medan dan Deli Serdang di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (20/10/2020) mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang dianggap tidak fokus menangani COVID-19 alias gagal.

"Kita kecewa pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang bertepatan dengan satu tahun hari ini. Kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tidak bisa menangani masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat yaitu COVID-19," kata Ketua KAMMI Deli Serdang, Hendra Boang Manalu.

Menurut Hendra, tepatnya satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, sering dikritik oleh masyarakat kinerjanya. Namun, yang menjadi catatan bagi masyarakat tersebut karena tidak bisa mencari solusi kepada masyarakat yang terdampak COVID -19.

"Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sering dikritik oleh masyarakat. Apalagi, ekonomi masyarakat sangat hilang karena dampak COVID-19. Lalu, apa langkah mereka agar ekonomi masyarakat itu bisa dipulihkan kembali," ujarnya.

Baca juga: Panitia Pemilihan Wabup Busel Resmi Terbentuk

Dia mengatakan, bersama KAMMI Kota Medan juga menuntut pemerintah agar fokus penanganan COVID-19. Selain itu, juga pihaknya dengan tegas menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dianggap tidak berpihak kepada buruh.

"Kami sampaikan tuntutan ini agar Pemerintah fokus menangani masalah COVID-19. UU Omnibus Law yang merugikan para buruh harus juga ditolak. Pemerintah pusat harus juga menerbitkan UU Perppu tentang menolak UU Ciptaker tersebut," tuturnya.

Aksi demo massa KAMMI tersebut diterima langsung oleh anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKB, Zeira Salim Rintonga. Dia mengatakan, pihaknya sendiri tetap menampung aspirasi masyarakat, mahasiswa, buruh dan pelajar yang mengkritik kinerja pemerintahan.

"Kami tetap kawal aspirasi teman-teman kepada Jokowi, DPR RI dan Gubsu, Edy Rahmayadi. Aspirasinya tetap kami sampaikan kepada yang bersangkutan," katanya. (B)

Reporter: Ones Lawolo

Editor: Kardin

TAG:
Artikel Terkait
Baca Juga