Kaombo, Sistem Pengembangan Pengelolaan Laut di Buton Berbasis Adat

Untuk mendukung dan memperkuat sistem pengelolaan tersebut, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia bekerja sama dengan Burung Indonesia dan atas dukungan Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) mengimplementasikan program pengelolaan perikanan skala kecil berbasis masyarakat adat di KBA Wabula Kabupaten Buton.

Program ini bertujuan untuk menyediakan data profil sumberdaya perikanan skala kecil di KAB Wabula, meningkatkan kapasitas masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya laut, dan menyediakan kebijakan pengelolaan sumberdaya laut berdasarkan kearifan lokal dalam mendorong tata kelola sumberdaya laut yang lebih baik.

Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan, wilayah ini memiliki tiga ekosistim penting di pesisir yaitu mangrove, lamun dan terumbu karang yang relatif terjaga dengan baik dengan sistem pengelolaan berbasis masyarakat hukum adat.

“Kondisi terumbu karang di Wabula 50 hingga 58 persen masih dalam kondisi baik. Ini jauh dari kondisi terumbu karang Indonesia yang tinggal 23.5 persen yang dalam kondisi baik," kata Abdi.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan DFW Indonesia tahun 2021, lanjutnya, selain terumbu karang, wilayah ini memiliki 15 jenis famili ikan karang antara lain yaitu Balistidae, Lutjanidae, Pomacentridae, Pseudochromidae, dan Labridae.

Selanjutnya, kondisi tutupan lamun berkisar antara 64-70 persen masih tergolong baik. Jenis lamun yang ditemukan yaitu Enhas acoroides, Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata dan Syringodium isoetifolium. Sementara itu, kondisi mangrove berkisar antara 66-73 persen yang masih tergolong baik dengan jenis mangrove terdiri dari Avicennia sp. Rhizopora sp., Sonneratia Alba dan Bruguera gymnorrhiza.

Abdi menambahkan, tingginya persentase terumbu karang, lamun dan mangrove dalam kategori  baik di Wabula, karena ditopang oleh sistem pengelolaan perikanan tradisional dengan sistem Nambo.

Baca Juga: Penyelesaian Sengketa Pilkades di Muna Dipertajam, Adopsi Perbup Garut

“Dalam wilayah Nambo yang merupakan wilayah perikanan tradisional masyarakat hukum adat Wabula, terdapat zona inti yaitu Kaombo yang merupakan zona larang ambil," bebernya.

Saat ini, tambahnya, terdapat dua jenis Kaombo di Wabula yakni Kaombo Awaktu, yaitu wilayah laut yang ditutup secara temporer atau buka tutup, dan Kaombo Saumuru yaitu wilayah laut yang ditutup secara permanen.

Pengelolaan dengan sistem Kaombo ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ekosistem dan biota laut seperti ikan karang, ikan hias, lola dan teripang untuk dapat berkembang biak dan pulih kembali.

Sistem ini telah memberi dampak positif bagi masyarakat Wabula yaitu terjaganya ekosistem penting di laut, tercukupinya kebutuhan pangan ikan bagi masyarakat dan tumbuhnya kegiatan wisata bahari dan penelitian seperti pemancingan dan diving yang mulai memberi dampak ekonomi bagi masyarakat Wabula.

“Prinsip dan aturan ini sejalan dengan blue economy yaitu penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan lapangan pekerjaan dengan tetap menjaga kualitas ekonomi dan ekosistem laut,” ungkapnya.  

Menurutnya, peluang pemanfaatan laut Wabula untuk kegiatan pariwisata akan makin terbuka karena sejalan dengan rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten Buton untuk menjadikan Wabula sebagai daerah destinasi wisata andalan.

“Potensinya besar, tinggal didukung dengan pemantapan perencanaan dan penyediaan infrastruktur pendukung seperti sarana dan prasarana wisata seperti homestay, kuliner dan atraksi wisata pendukung,” kata Abdi.

Sementara itu, Koordinator Program Wabula DFW Indonesia, Nasruddin mengatakan bahwa untuk memperkuat model pengelolaan sumberdaya laut berbasis masyarakat hukum adat Wabula, pihaknya telah memfasilitasi penyusunan rencana pengelolaan Kaombo Wabula.

“Rencana pengelolaan ini disusun bersama dengan masyarakat dan pemerintah desa se-Kecamatan Wabula yang memuat strategi dan indikasi program pengelolaan Kaombo,” kata Nasruddin.

Pihaknya telah mendorong adanya konsensus atau kesepakatan bersama Kepala Desa Wasampela, Wabula, Wabula 1 dan Wasuemba untuk merujuk dokumen tersebut dalam memperkuat sistem pengelolaan Kaombo di wilayahnya masing-masing.

Rencana pengelolaan ini selanjutnya akan menjadi dokumen bersama yang akan menjadi acuan pemerintah desa dalam pengelolaan Kaombo dan diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes).

“Pemerintah desa perlu memberikan sentuhan pembangunan pada kegiatan perikanan dan konservasi sumberdaya laut dan tidak melulu membangun infrastruktur yang ada di darat," tutur Nasruddin.

Baca Juga: Selain Minyak, Telur dan Terigu Diburu Pembeli Pasar Murah Disperindag

Pada bagian lain, program ini juga memberikan intervensi kepada nelayan penangkap tuna di desa Holimombo Jaya, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton.

“Kami telah memfasilitasi 86 nelayan tuna dalam mendapatkan surat ukur kapal dan pas kecil dari otoritas Syahbandar agar kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan lokal didukung oleh kepemilikan dokumen kapal yang legal oleh pemerintah,” tambahnya.

Perikanan tuna oleh nelayan skala kecil akan makin berkembang dan ditopang armada dan alat tangkap yang ramah lingkungan dan hasil tangkapan yang terdata.

“Upaya pengurangan IUU fishing dimulai dengan pendataan kapal dan alat tangkap, serta hasil tangkapan ikan oleh nelayan," ungkapnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan kabupaten Buton, Ahmad Mulia, M.Si mendukung dan mengapreasiasi program DFW Indonesia dalam memperkuat pengelolaan perikanan skala kecil berbasis masyarakat adat karena sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Buton untuk mendorong pengelolaan perikanan dan pariwisata daerah.

“Inisiatif ini sangat baik karena sinergis dengan rencana pemerintah untuk mendorong perlindungan dan penguatan masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Buton melalui peraturan daerah," pungkas Ahmad Mulia.  (A)

Reporter: Deni Djohan

Editor: Haerani Hambali