Kejati Sultra Bidik Pidana Penimbunan Laut di Kawasan Marina Wakatobi

Wa Ode Siti Hofifa Muzakir, telisik indonesia

Kamis, 20 Februari 2025

0 dilihat

Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Dody. Foto: Wa Ode Siti Hofifa/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID – Kasus penimbunan laut di kawasan Waterfront City Marina, Kabupaten Wakatobi, yang diduga melanggar sejumlah peraturan daerah, saat ini masih tahap disposisi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra).

Forum Orator Rakyat Sulawesi Tenggara (For Sultra) telah melaporkan kasus ini ke pihak Kejati Sultra. Mereka menuntut penyelidikan terkait indikasi tindak pidana pelarangan penimbunan laut di kawasan Waterfront City Marina.

Ketua For Sultra, Laode Aliya, yang dikonfirmasi membenarkan bahwa laporan pengaduan ini berkaitan dengan kegiatan penimbunan laut di kawasan Marina Wakatobi.

“Isu ini telah menjadi perbincangan hangat di masyarakat, bahkan tokoh adat ikut memberikan komentar,” ujar Aliya, Kamis (20/2/2025).

Aliya juga menyinggung pernyataan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi yang menyebutkan bahwa kegiatan penimbunan laut di kawasan Waterfront City Marina bertentangan dengan peraturan daerah (perda) yang berlaku.

Baca Juga: LIRA Wakatobi Adukan Reklamasi Kawasan Marina ke Kejaksaan, Langgar Perda dan UU

Selain For Sultra, Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Wakatobi juga berencana melaporkan kegiatan reklamasi di kawasan Marina ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wakatobi.

LIRA mencurigai bahwa reklamasi tersebut tidak memiliki izin lingkungan yang sah dari pemilik lahan yang berinisial M dan A.

Sekretaris LIRA Wakatobi, Hasmin, mengungkapkan bahwa hasil investigasi oleh timnya menunjukkan kegiatan reklamasi ini melanggar beberapa perda.

Hasmin membeberkan perda yang dilanggar, antara lain Perda Wakatobi No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Baca Juga: ATR/BPN Wakatobi Didesak Klarifikasi Reklamasi Pantai di Kawasan Marina Wangi-Wangi

LIRA juga menduga kegiatan reklamasi tidak memiliki Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), yang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menanggapi hal ini, Kasi Penkum Kejati Sultra, Dody, mengkonfirmasi bahwa surat pengaduan terkait penimbunan laut di kawasan Marina Wakatobi telah diterima oleh Kejati Sultra.

“Surat pengaduan sudah diterima melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan masuk ke persuratan hingga sampai ke pimpinan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dipelajari. Selanjutnya, pimpinan akan disposisi ke bidang pidana khusus untuk menentukan langkah selanjutnya,” jelas Dody. (A)

Penulis: Wa Ode Siti Hofifa Muzakir

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS