Menafsir Peran JK untuk Jokowi

Efriza, telisik indonesia

Minggu, 26 April 2026

0 dilihat

Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan. Foto: Ist.

Oleh: Efriza

Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan

TERSULUT, Jusuf Kalla (JK) tampak emosional. Ia kecewa dan marah terhadap para relawan barisan Joko Widodo (Jokowi). JK menunjukkan senioritasnya, pengalamannya sebagai wakil presiden, dan menunjukkan ia bukan orang sembarangan. Emosinya ditujukan kepada Jokowi dengan pesan untuk menertibkan termul alias Ternak Mulyono, istilah barisan pendukung Jokowi.

Emosi JK meluap, karena ia dinarasikan mendanai untuk ‘menyerang’ Jokowi dengan isu ijasah palsu. JK juga dinarasikan melakukan penistaan agama dalam ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM). Berbagai serangan ini telah menyerang JK secara pribadi, disinyalir dilakukan oleh orang-orang ataupun kelompok dari Termul tersebut.

Hubungan JK dan Jokowi

JK ingin mengingatkan publik, utamanya ditujukan kepada Jokowi dan barisan pendukungnya akan jasa besarnya. Keberhasilan Jokowi sebagai Gubernur maupun Presiden tidak semata hasil kerja personal Jokowi saat kampanye misalnya. Melainkan juga hasil kerja dari dukungan dan jaringan yang difasilitasi serta dibangun oleh JK.  

Jokowi telah mengakui pada Mei 2014 silam. Ia menyatakan kepada publik bahwa JK sebagai salah seorang yang berjasa membawanya ke Jakarta dari Solo. Ini menunjukkan tanpa “jerih payah” JK, berupa nasehat dan/atau saran JK, memungkinkan Jokowi kecil peluangnya diajukan oleh Megawati Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai calon presiden (capres).  

Ketika itu, Jokowi kurang begitu diperhitungkan meski elektabilitasnya tinggi. Peluang Puan Maharani saat itu, memang begitu tinggi untuk diusung oleh PDIP. Kenyataan saat itu, Megawati bersedia tidak dimajukan kembali dan menimbang mengajukan Puan untuk mengambil momentum sebagai capres.  

Elite-elite PDIP saat itu, juga meragukan Jokowi, selain dari “deso”, Jokowi juga bukan elite politik PDIP yang sudah wara-wiri di level nasional. Kecuali, keberhasilan Jokowi dalam memimpin Solo semata yang dianggap punya nilai, sedangkan di Jakarta juga belum selesai tugasnya artinya prestasinya masih minim.

Lalu, ia akan menempuh jalan instan membidik kursi Presiden, rasanya terlalu cepat dan potensi menangnya juga diragukan, ini yang menghinggapi benak pikir di internal PDIP. Di sisi lain, Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tahun 2014 adalah momentumnya Puan Maharani untuk sebagai capres dari PDIP, maupun sebagai cawapres bersama Prabowo Subianto dalam kesempatan mewujudkan Perjanjian Batu Tulis, misalnya.

Baca Juga: Political Block Ala Nasdem

Hanya saja, Ibu Megawati bijaksana, elektabilitas Jokowi tinggi artinya ia diharapkan oleh rakyat, oleh karena itu ia ikhlas ketika harus mengecewakan anaknya Puan Maharani. Megawati artinya mau mendengar masukan dari salah satunya JK. Hubungan JK dan Megawati begitu akrab, selain karena JK pernah bekerja sama dengan Megawati di Pemerintahan, dan jangan lupakan pula bahwa Megawati tidak kecewa JK disandingkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pilpres 2004 kala itu.

Dengan pengambil keputusan tunggal di PDIP adalah Megawati selaku Ketua Umum PDIP, oleh sebab itu pula Jokowi diajukan sebagai capres dan JK juga yang disandingkan menemani Jokowi sebagai cawapres. Sejarah ini, juga menjelaskan Megawati rela “menyakiti” dua orang sekaligus, yakni Puan Maharani dan Prabowo Subianto. Khusus Prabowo karena Megawati dinilai melanggar Perjanjian Batu Tulis, yang semestinya dinarasikan akan mendukung Prabowo sebagai capres.

Ini juga menunjukkan sebuah peristiwa, Jokowi tidak sekadar dukungan rakyat yang membuat dirinya bisa diusung sebagai capres dan memenangkan Pilpres 2014 lalu. Tetapi adanya komunikasi elite, salah satunya antara JK dan Megawati. Sejarah dari sirkulasi elite ini dibangun antara kelompok-kelompok elite yang saling bersinergi agar terjadinya regenerasi.

Regenerasi ini dilakukan dengan hadirnya wajah baru dari tokoh yang dinilai berhasil di daerah naik untuk kancah politik nasional, seperti yang terjadi dengan Jokowi dari wali kota Solo, menjadi Gubernur DKI Jakarta, lalu diangkat dan diajukan sebagai capres. Wajar, ketika itu kehadiran Jokowi sebagai capres di periode pertama, dinilai sebagai kemajuan berdemokrasi di Indonesia.

Dari penyampaian klaim oleh JK yang berjasa bagi Jokowi tersebut di ruang publik. Bagi barisan pendukung Jokowi, juga dapat menimbulkan kesan adanya jasa dari JK yang amat berlebihan. Terkesan pernyataan JK, seolah-olah bagi mereka, keberhasilan politik Jokowi semata hasil “endorsement” dirinya.

Kemudian narasi berseberangan diungkapkan oleh mereka bahwa majunya Jokowi sebagai capres karena ada banyaknya faktor lain yang jauh lebih besar seperti momentum politik, dukungan rakyat, dan citra merakyat Jokowi sendiri.  

Jika dipelajari dengan cermat dalam perpolitikan Indonesia, ambil contoh saja, Anies Baswedan meski elektabilitas tinggi di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 kemarin, untuk menuju periode keduanya sebagai Gubernur DKI Jakarta tetapi nyatanya tanpa adanya “kesepakatan” elite maupun dukungan partai politik akan sia-sia.  

Baca Juga: Mencoba Membaca Isu Kudeta

Anies contoh nyata dari terlempar dirinya dari persaingan menuju Pilkada DKI Jakarta 2024 kemarin. Bahkan, PDIP pun “batal” mengusung Anies Baswedan, karena tidak adanya “endorsement” dari elite-elite yang berpengaruh. Megawati selaku Ketua Umum PDIP lebih memilih mengajukan Pramono Anung dan Rano Karno, ketimbang memajukan Anies Baswedan dan Rano Karno, misalnya.

Pernyataan JK memang menunjukkan akan akumulasi kekecewaan, sehingga tampak emosionalnya JK. JK dapat saja dipersepsikan seolah mengabaikan kedaulatan pemilih dengan membangun patronase jasa elite. Meski begitu dalam meredakan tensi politik, Jokowi dan Gibran mencoba untuk menghormati JK, meski dengan ungkapan pesan tersurat satir sekalipun.

Seperti Jokowi mengatakan bahwa dirinya bukan siapa-siapa dan hanya orang kampung, dalam menanggapi emosional JK mengungkit perannya dibalik keberhasilan Jokowi sebagai pemimpin negeri ini. Sikap bersahaja namun juga satir, coba disampaikan oleh Gibran sebagai wakil presiden dan anak Sulung Jokowi dengan menyatakan, Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik.  

Sayangnya, komunikasi bersahaja (meski Satir didalamnya) tidak merembes ke barisan pendukung Jokowi. Meski begitu, pelajaran berharga dari pernyataan JK, secara tersurat bahwa semestinya barisan pendukung Jokowi juga menghormati para politisi senior yang telah berjasa membangun negeri ini. Harus diakui, baik JK dan Jokowi telah berjasa bagi negeri ini. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS