Ketua Komisi IV DPRD Sultra Serap Aspirasi: Dari Infrastruktur hingga Ketahanan Pangan

Sigit Purnomo, telisik indonesia

Kamis, 06 Februari 2025

0 dilihat

Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara, Andi Muh. Saenuddin serap aspirasi masyarakat dalam reses. Foto: Sigit Purnomo/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Muh. Saenuddin, melakukan reses ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam Reses ini, ia menegaskan bahwa esensi reses bukan hanya tentang program, tetapi juga tentang kembali menyapa masyarakat yang telah memilihnya.

Saat reses masyarakat menyampaikan berbagai permasalahan, mulai dari infrastruktur pendidikan hingga kebutuhan petani dan nelayan.

Salah satu isu utama yang diangkat adalah kondisi sekolah-sekolah di daerah yang masih kekurangan infrastruktur dasar seperti pagar.

Hal ini dianggap penting untuk menjamin keamanan lingkungan belajar. Selain itu, banyak permintaan terkait program PKH yang selama ini masih menggunakan sistem kuota.

"Kita tidak bisa berjanji langsung membangun ini dan itu, tapi tugas kita adalah meneruskan aspirasi ke OPD terkait agar bisa ditindaklanjuti," ujar Andi, Kamis (6/2/2025).

Baca Juga: Ratusan Jamaah Umrah Ditelantarkan Travel, Dua Orang Meninggal

Andi menemukan keluhan mengenai harga pupuk yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat.

Misalnya, di Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, pupuk yang seharusnya dijual Rp112.500 per sak ditemukan dijual di atas harga tersebut. DPRD, kata Andi, akan mengecek hal ini ke dinas terkait.

Selain itu, pembangunan bendungan di Mowewe juga menjadi aspirasi penting. Bendungan lama yang menjadi sumber pengairan bagi 1.500 hektare sawah sudah mengalami sedimentasi, sehingga perlu revitalisasi.

"Ini juga pernah menjadi janji politik Gubernur saat kampanye. Kita akan dorong kembali agar segera direalisasikan," tambahnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh masyakata di Desa Kukutio, Andi menerima banyak keluhan dari para petani, terutama terkait kelangkaan dan mahalnya harga pupuk.

"Masyarakat mengeluhkan harga pupuk yang sudah tidak sesuai dengan HET. Ini harus segera kita koordinasikan dengan OPD terkait agar tidak ada permainan harga yang merugikan petani," jelasnya.

Tak hanya itu, para petani di Kukutio juga mengeluhkan keterbatasan alat pertanian dan kurangnya irigasi yang memadai.

"Kita temukan usulan pembangunan bendungan yang sangat penting untuk mengairi lahan pertanian di sana. Ini juga menjadi tanggung jawab kami untuk mendorong ke Pemprov (Sultra) agar segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Selain infrastruktur pendidikan dan pertanian, Andi juga menerima banyak usulan terkait pembangunan rumah ibadah.

"Di Kukutio, ada permintaan dukungan untuk pembangunan masjid dan pura. Kami akan koordinasikan dengan Biro Kesra agar usulan ini masuk dalam RKPD 2025," ungkapnya.

Terkait infrastruktur desa, masyarakat juga meminta peningkatan kualitas jalan serta fasilitas pendukung untuk program nasional di bidang pangan dan kesejahteraan.

"Di pesisir Toari, misalnya, masyarakat mengusulkan pengadaan kapal nelayan untuk mendukung sektor perikanan. Ini bukan hanya tentang mata pencaharian mereka, tapi juga untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup di tengah meningkatnya kebutuhan di daerah industri," jelasnya.

Andi menekankan perlunya mendorong regenerasi petani muda dan memberikan dukungan alat pertanian serta peralatan tangkap ikan bagi nelayan.

Andi juga menyoroti dampak Program Strategis Nasional (PSN) dan kebijakan makan bergizi gratis terhadap ketahanan pangan daerah.

Dengan adanya industri besar di Kolaka yang menarik ribuan tenaga kerja, kebutuhan pangan akan meningkat drastis.

"Kita harus berpikir ke depan. Jika nanti semua orang memiliki uang tetapi tidak ada yang bertani atau melaut, dari mana pasokan pangan akan datang?" katanya.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat lokal, terutama di desa-desa sekitar industri tambang, harus mendapatkan prioritas dalam program pemberdayaan ekonomi dan kesempatan kerja.

Baca Juga: Bachrun-Asrafil Sah jadi Bupati-Wabup Muna Terpilih

"Jangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton di daerahnya sendiri. Kita akan dorong agar ada skema yang memastikan mereka bisa berpartisipasi aktif dalam program ketahanan pangan maupun sektor ekonomi lainnya," tambahnya.

Dalam kunjungan ke Kecamatan Wolo, masyarakat, terutama kaum perempuan, mengusulkan agar mereka dilibatkan dalam penyediaan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah.

Mereka berharap bisa mengelola dapur sehat di desa mereka, sehingga tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga memberdayakan ekonomi perempuan setempat.

Andi berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat kepada pemerintah provinsi dan dinas terkait.

Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan usulan-usulan tersebut tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terealisasi dalam kebijakan pemerintah.

"Kita tidak hanya turun ke lapangan untuk mendengar, tetapi juga untuk memastikan bahwa apa yang masyarakat harapkan bisa diperjuangkan di tingkat kebijakan," pungkasnya. (C)

Penulis: Sigit Purnomo

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS