KPU Efisiensi Anggaran Logistik Pemilu 2024 Rp 225 Miliar

Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari menjelaskan, penandatanganan pengadaan logistik tahap pertama ini menunjukkan pemilu jalan terus karena logistik sudah tersedia sebagian.

“Nanti kita lanjutkan dengan tahap dua itu ada surat suara untuk semua dapil (daerah pemilihan, red), termasuk di luar negeri. Demikian juga formulir untuk semua jenis pemilu,” jelasnya.

Baca Juga: Pj Bupati Imbau KPU Muna Barat Tak Buru-Buru Soal Anggaran Pilkada

Proses menuju penandatanganan kontrak tahap pertama, menurut Hasyim, tidak singkat. Karena KPU dan LKPP sudah terlibat pembicaraan awal sejak dua tahun terakhir untuk mengidentifikasi rincian keperluan logistik pemungutan dan penghitungan suara.

“Antara lain, mulai dari identifikasi jumlah, volume, waktu, dan ketersediaan anggaran,” ujar Hasyim.

Sementara itu, Ketua LKPP Hendrar Prihadi menyebut bahwa kedua belah pihak berhasil mencapai efisiensi penggunaan anggaran sekitar 42,72 persen dari penawaran pada nilai kontrak yang disepakati untuk pengadaan tahap pertama. Menurutnya, pengadaan ini mendukung produksi dalam negeri dan keterlibatan usaha kecil-menengah.

"Kita melakukan efisiensi lewat konsolidasi pengadaan yang mencapai 42,72 persen. Artinya, ada sekitar Rp 225 miliar yang berhasil kita efisiensi dari rencana pengadaan ke depan,” kata Hendrar usai penandatanganan kontrak pengadaan logistik.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang efisiensi 42,72 persen, Hendrar mengatakan, diawali dari HPS yang disusun oleh KPU dan dievaluasi tim gabungan.

“Tim gabungan disebut memanggil calon-calon penyedia dan melakukan konsolidasi,” jelasnya tanpa bersedia menyebut siapa saja yang masuk di dalam tim gabungan.

Terkait ketidakhadiran perwakilan dari KPK dalam penandatanganan kontrak pengadaan logistik ini, baik Hasyim maupun Hendrar mengatakan sudah diundang tapi tidak hadir.

“Nanti untuk tahap kedua kita undang lagi,” kata Hendrar, mantan Wali Kota Semarang.

Selain kotak suara, jenis logistik lain yang akan diproduksi oleh pemenang pengadaan logistik adalah bilik suara, tinta, segel plastik, dan segel. Bilik suara selain diproduksi oleh PT Cipta Multi Buana Perkasa, PT Intan Ustrix, dan PT Surya Prima Semesta, masih terdapat tiga perusahaan lain yang juga akan memproduksinya. Yakni PT Adina Multi Wahana, PT Industri Pembungkus Internasional, dan PT Asada Mitra Packindo.

Baca Juga: KPU Muna Minta Pemda Siapkan Anggaran Pilkada Rp 53 Miliar

Enam perusahaan tersebut akan mengerjakan bilik suara dengan nilai kontrak Rp 53.170.882.451 dari HPS Rp 101.515.567.372 dengan pagu Rp 167.117.642.000.

Jenis logistik tinta akan diproduksi dua perusahaan masing-masing oleh PT Kudo Indonesia Jaya dan PT Sinar Abadi Pritindo. Nilai kontrak pengerjaan Rp 18.387.368.449 dari HPS Rp 28.693.117.795 dengan pagu Rp 31.564.877.028.

Untuk segel plastik nilai kontrak adalah Rp 22.717.742.606 dari HPS Rp 25.359.017.098 dengan pagu anggaran Rp 25.359.029.116. Tercatat tiga perusahaan yang akan memproduksi segel plastik. Ketiganya yaitu PT Sinwa Perdana Mandiri, PT Locis Segel Indonesia, dan PT Karya Gemilang Indonusa.

Sementara jenis logistik segel dengan nilai kontrak Rp 39.698. 481.564 dari HPS 45.764.730.563 dengan pagu anggaran Rp 51.269.456.000 akan diproduksi oleh lima perusahaan. Kelima perusahaan yang dimaksud adalah Perum Percetakan Negara RI, PT Mecosuprin Grafia, PT Pura Barutama, PT Jasuindo Tiga Perkasa, dan PT Betawimas Cemerlang.

Total pagu anggaran untuk pengadaan lima jenis logistik tahap pertama itu bernilai Rp 734.015.798.144 (Rp 734,01 miliar). Sementara total HPS berjumlah Rp 527.805.800.882 (Rp 527,8 miliar) dan keseluruhan nilai kontrak yakni Rp 302.135.258.438 (Rp 302,1 miliar). (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS