KUA-PPAS 2026 Disesuaikan, Ini Prioritas Utama Pemprov Sultra di Tengah Penurunan Transfer Pusat
Ana Pratiwi, telisik indonesia
Kamis, 20 November 2025
0 dilihat
Penyerahan dokumen KUA PPAS tahun anggaran 2026 oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (kiri) kepada Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, La Ode Tariala (kanan). Foto: Ana Pratiwi/Telisik
" Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra), menyesuaikan rancangan KUA–PPAS 2026 menyusul turunnya dana transfer dari Pemerintah Pusat hingga hampir separuh, menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fokus utama layanan publik agar tetap terjaga "
KENDARI, TELISIK.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra), menyesuaikan rancangan KUA–PPAS 2026 menyusul turunnya dana transfer dari Pemerintah Pusat hingga hampir separuh, menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fokus utama layanan publik agar tetap terjaga.
Penyesuaian besar pada KUA–PPAS 2026 ini dikonfirmasi Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dalam rapat paripurna DPRD Sultra, Kamis (20/11/2025).
Gubernur menjelaskan penurunan dana transfer signifikan sebesar Rp 984,58 miliar atau 43,15 persen dari tahun sebelumnya menuntut penyusunan ulang anggaran agar tetap selaras dengan kondisi fiskal terbaru.
“Penurunan ini berdampak pada beberapa komponen, termasuk DAK kesehatan, DAU pendidikan dan kesehatan, serta tidak dialokasikannya kembali DAU infrastruktur dan gaji P3K. Dana Bagi Hasil juga berkurang akibat revisi kebijakan insentif fiskal nasional,” ujar Gubernur.
Baca Juga: Program Prioritas ASR: 200 Rumah Baru dan 179 Rumah Direhabilitasi di Sulawesi Tenggara
Meski terjadi pemangkasan, Pemerintah Provinsi Sultra menegaskan empat sektor layanan dasar tetap menjadi prioritas utama, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Gubernur menekankan bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu meski anggaran mengalami penyesuaian.
Pada rancangan 2026, pendapatan daerah diproyeksikan Rp 3,99 triliun, turun 25,41 persen dari target Perubahan APBD 2025, dengan Pendapatan Asli Daerah Rp 1,71 triliun dan pendapatan transfer Rp 2,28 triliun.
Sementara belanja daerah direncanakan Rp 4,01 triliun atau turun 17,03 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan rincian belanja operasi Rp 2,998 triliun, belanja modal Rp 276,874 miliar, belanja tidak terduga Rp 10 miliar, dan belanja transfer Rp 728,328 miliar.
Pemprov Sultra tetap mendorong sinergi antar-OPD dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan program prioritas daerah, agar belanja efektif dan pembangunan tidak melambat. Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar seluruh program sesuai visi–misi pembangunan dan Asta Cita Presiden.
Baca Juga: Rosmawati Rektor Pelita Ibu Kendari Dilantik Pimpin HPTKes, Siap Perkuat SDM Kesehatan di Timur Indonesia
Indikator ekonomi dan sosial juga menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2025 tercatat 5,64 persen, lebih tinggi dari 5,24 persen tahun sebelumnya, dengan sektor industri pengolahan tumbuh 23,60 persen dan sektor akomodasi serta makanan minum 15,68 persen.
“Pemprov memproyeksikan pertumbuhan 2026 di kisaran 6,0–6,6 persen,” kata Gubernur.
Di sisi sosial, tingkat kemiskinan turun menjadi 10,54 persen, Rasio Gini berada di angka 0,363, dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 74,25 poin dengan target 74,50 poin pada 2026. Inflasi Oktober 2026 tercatat 3,26 persen dengan tekanan tertinggi di Baubau dan Kolaka.
Gubernur meminta DPRD melakukan pendalaman dokumen KUA–PPAS 2026 agar tercapai kesepakatan bersama yang tetap berpihak pada kepentingan publik, serta mengajak seluruh OPD dan mitra kerja memperkuat sinergi menjaga keberlanjutan pembangunan Sultra di tengah pengetatan fiskal nasional. (Adv)
Penulis: Ana Pratiwi
Editor: Ahmad Jaelani
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
