Kurangi Beban Rakyat, Pajak Kendaraan Mikrolet dan Ojol Dihapus

Baca juga: Habiskan Rp 6,1 M, Jembatan Gantung Program Ridwan Bae di Muna Difungsikan

Gubernur Khofifah mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Maka melalui kebijakan ini diharapkan memberikan multiplier effect terhadap kondisi ekonomi saat ini, khususnya akibat dampak kenaikan harga BBM terhadap laju inflasi di Jatim.

"Dalam kondisi ekonomi seperti ini, pemerintah akan selalu hadir untuk meringankan beban rakyat," ujar  mantan Mensos ini, Senin (19/9/2022).

Gubernur Khofifah menegaskan, sektor transportasi menjadi salah satu yang sangat terdampak dari penyesuaian harga BBM. Karena dengan kenaikan biaya transportasi ini pula, terjadilah kenaikan harga barang termasuk kebutuhan pangan.

"Pemerintah terus mengupayakan berbagai format intervensi  agar beban masyarakat dapat terus diminimalisir. Baik melalui bantuan langsung tunai maupun insentif pajak kendaraan yang diluncurkan Pemprov Jatim," ujar Khofifah.

Baca Juga: Kios Habiskan Rp 1 M Tak Terpakai dan Rusak, Kejari Muna Lakukan Lidik

Melalui program ini, setidaknya terdapat 7.921 angkutan umum jenis mikrolet dan 24.192 ojek online akan menikmati kebijakan insentif. Dengan adanya insentif tersebut, dampaknya terhadap pemerintah adalah berkurangnya potensi pajak yang diprediksi mencapai Rp 9,5 miliar.

Sementara itu, penerima bantuan bebas pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 100 % yakni Catur, salah satu pengendara ojol di Surabaya mengaku bahagia dan senang dengan adanya bantuan ini. Menurutnya, bantuan ini meringankan bebannya terutama dalam pembayaran PKB.

“Setelah BBM naik memang sedikit ada penurunan penumpang. Jadi adanya bantuan pajak ini kami merasa terbantu, meringankan beban kami. Terima kasih Ibu Gubernur semoga program seperti ini ada lagi di tahun depan,” kata pria asal Bratang Binangun Surabaya ini. (B)

Penulis: Try Wahyudi Ari Setyawan

Editor: Haerani Hambali