CCTV KPU Terkoneksi dengan Kepolisian, Hasyim Bilang Wujud Realisasi MoU

Mustaqim, telisik indonesia

Sabtu, 11 November 2023

0 dilihat

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari mengatakan, pemasangan CCTV atau akses CCTV oleh polisi di kantor KPU dan gudang logistik pemilu adalah hal yang wajar. Foto: Mustaqim/Telisik

JAKARTA, TELISIK.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengklarifikasi terkait beredarnya surat dari dua Polres di Jawa Timur yang meminta koneksi Closed Circuit Television (CCTV) yang terpasang di kantor KPU kabupaten/kota. Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengatakan, surat tersebut sebagai tindak lanjut kerja sama dengan Polri untuk pengamanan Pemilu 2024.

Dua surat itu masing-masing dari Polres Jombang dan Polres Blitar Kota. Surat Polres Jombang ditandatangani Kapolres AKBP Eko Bagus Riyadi bertanggal 6 November 2023. Surat ini perihal permintaan integrasi CCTV yang ditujukan kepada Ketua KPU Jombang.

Pada poin (3) isi surat menyebutkan, “....dimohon kepada Ketua berkenan memberikan data ID User, Password dan Merk Camera guna diintegrasikan dengan Command Center Polres Jombang.”

Sementara dari Polres Blitar Kota bertanda tangan barcode oleh Kapolres AKBP Danang Setiyo PS bertanggal 7 November 2023. Surat ini perihal pemasangan CCTV yang terkoneksi yang ditujukan kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Blitar.

Baca Juga: Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej Tersangka, IPW Minta KPK Lacak Asal Uang Gratifikasi

Isi surat pada poin (3) menyebutkan, “.....dimohon dengan hormat kepada Ketua untuk melakukan pemasangan CCTV yang berkualitas HD, suport audio dan terkoneksi dengan Polres Blitar Kota di lingkungan Kantor KPU Kota Blitar, lingkungan Gudang KPU Kota Blitar dan lingkungan Kantor Bawaslu Kota Blitar.”

Dua surat tersebut dibagikan Hasyim kepada para wartawan. “Saya sudah konfirmasi ke pimpinan Polri tentang surat tersebut dan bahwa benar adanya,” kata Hasyim, Jumat (10/11/2023).

Hasyim menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, amanat untuk pengamanan merupakan kewenangan polisi. Yakni pengamanan terhadap KPU yang meliputi personel, aset, dan logistik dalam hal produksi, distribusi, dan penggudangan.

“Berdasarkan hal tersebut, maka wajar pemasangan CCTV atau akses CCTV oleh polisi di kantor KPU dan gudang logistik pemilu,” ujarnya.

Pemasangan CCTV dan akses CCTV oleh polisi, menurut Hasyim, sepengetahuan pimpinan KPU RI dan pimpinan Polri. Dia mengatakan, ini merupakan perwujudan dan pelaksanaan kerja sama antara KPU dan Polri sebagaimana nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani bersama pada 29 Desember 2022.

“Dengan demikian hal tersebut wajar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan bukan fakta janggal,” tandas Hasyim.    

Idham Holik, Anggota KPU RI yang membidangi teknis penyelenggaraan pemilu, menuturkan bahwa dulu saat dirinya masih anggota KPU di Kabupaten Bekasi, juga sudah ada CCTV yang terhubung dengan pihak kepolisian.

“CCTV tersebut berada di depan gedung atau di halaman gedung dengan tujuan memastikan keamanan kantor KPU (Kabupaten Bekasi). Pada waktu itu di Pemilihan Serentak 2017,” tuturnya kepada Telisik, Jumat (10/11/2023).

Mengutip pasal 341 ayat (8), pasal 345 ayat (3), dan pasal 371 UU No. 7 Tahun 2017, Idham menilai pemasangan CCTV di depan gedung atau halaman kantor KPU daerah bisa dimaknai dalam konteks semangat pengamanan pemilu.

“Kenapa CCTV tersebut diletakkan di luar gedung KPU daerah? Agar pihak kepolisian pada waktu itu, pada saat saya menjabat Ketua KPU di Kabupaten Bekasi, bertujuan memastikan keamanan lingkungan kantor KPU di daerah,” tandas Idham.

Pemasangan CCTV yang terkoneksi dengan kepolisian, kata Idham, diperlukan karena saat ini logistik pemungutan suara sudah mulai berdatangan ke kantor KPU di kabupaten/kota sehingga sangat membutuhkan pengamanan ekstra.

Baca Juga: MKMK Berhentikan Adik Ipar Jokowi Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Gerindra tak Puas dan Elit PDIP Apresiasi Jimly

“KPU berterima kasih kepada Polri yang selalu siap melakukan pengamanan pemilu. Kantor KPU RI dan KPU Provinsi pun mendapat pengamanan optimal dari Polri untuk memastikan tidak ada gangguan ancaman keamanan atas pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu,” ucap Idham.

Pemasangan CCTV terkoneksi KPU dengan sejumlah Polres di Jawa Timur sebelumnya dipersoalkan oleh politisi Partai Perindo, Aiman Witjaksono. Aiman mempersoalkan hal itu melalui media sosial X (dulunya bernama twitter).

Aiman mengungkapkan, dirinya sempat mendapati ada kejanggalan dari pemasangan CCTV di kantor KPU yang terkoneksi dengan kepolisian.

“Sore ini saya akan berdialog soal netralitas aparat di Pilpres 2024. Saya mendapati fakta janggal, terkait pemasangan CCTV terkoneksi KPU dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Ada apa?” kata Aiman dalam akun X miliknya, Kamis (9/11/2023). (A)

Penulis: Mustaqim

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS