Lulusan SMK jadi Penyumbang Pengangguran Terbesar 2026, Berikut Penjelasannya

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Minggu, 21 Juni 2026

0 dilihat

Data BPS 2026 menunjukkan lulusan SMK masih mendominasi angka pengangguran terbuka nasional. Foto: Repro smkteknikpal

JAKARTA, TELISIK.ID - Sebanyak 813.776 lulusan SMK tercatat menganggur pada 2026. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pendidikan vokasi dalam menjawab kebutuhan dunia kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi penyumbang pengangguran terbuka terbesar di Indonesia pada 2026. Dari total 7,24 juta pengangguran terbuka secara nasional, sebanyak 813.776 orang merupakan lulusan SMK atau setara 11,24 persen.

Data tersebut menjadi perhatian karena SMK selama ini dirancang untuk mencetak tenaga kerja yang siap memasuki dunia industri. Kurikulum pendidikan vokasi disusun dengan pendekatan keterampilan praktis yang disesuaikan dengan bidang keahlian tertentu agar lulusannya memiliki daya saing di pasar kerja.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan lulusan SMK masih menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pekerjaan. Salah satu faktor yang disorot adalah belum selarasnya jurusan yang tersedia di sekolah dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dunia industri.

Konsultan Pendidikan dan Karier sekaligus Founder Jurusanku, Ina Liem, menilai persoalan tersebut berkaitan dengan belum terintegrasinya sistem perencanaan tenaga kerja antara sektor pendidikan, industri, dan pemerintah daerah.

Baca Juga: Penantian Awal Pendaftaran CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbaru BKN

"Kita belum punya sistem perencanaan tenaga kerja yang terintegrasi antara pendidikan, industri, dan daerah. Kementerian kita belum punya data kebutuhan tenaga kerja. Jadi pembukaan SMK beserta jurusannya tidak berdasarkan kebutuhan industri," ujar Ina, seperti dikutip dari laman Kompas, Minggu (21/6/2026).

Menurut Ina, pembenahan perlu dilakukan melalui penyediaan data kebutuhan tenaga kerja yang terhubung dengan sistem pendidikan. Dengan demikian, pembukaan program studi maupun jurusan di SMK dapat lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap pengelolaan pendidikan vokasi agar tujuan pembentukan SMK benar-benar menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Ina turut menyinggung pelaksanaan program magang yang dinilai belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK. Ia menilai masih terdapat perusahaan yang memanfaatkan peserta magang sebagai tenaga kerja berbiaya rendah tanpa memberikan peluang rekrutmen yang jelas setelah program berakhir.

Karena itu, Ina menyarankan penerapan sistem apprenticeship seperti program Ausbildung yang diterapkan di Jerman. Dalam skema tersebut, perusahaan dan sekolah bekerja sama menyiapkan calon tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.

"Perusahaan memang merekrut karyawan sesuai kebutuhan, namun tidak punya sumber daya untuk melatih, sehingga bekerja sama dengan SMK untuk memberikan pelatihan sesuai kebutuhan mereka," katanya.

Sementara itu, pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah, menilai tingginya angka pengangguran lulusan SMK dipengaruhi berbagai faktor. Menurutnya, sebagian lulusan masih menunggu pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Sebagian lainnya memilih membantu usaha keluarga atau merencanakan membangun usaha sendiri.

Jejen menegaskan bahwa lulusan SMK tidak cukup hanya dibekali keterampilan teknis sesuai jurusan. Mereka juga perlu memiliki kemampuan pendukung yang relevan dengan perkembangan dunia kerja saat ini.

"Selain membekali keterampilan khusus sesuai jurusan, penting juga keterampilan komunikasi, kerja sama, kreatif-inovatif, dan resiliensi," ujarnya.

Lebih lanjut, Jejen menjelaskan bahwa program magang dan kerja sama dengan industri sebenarnya telah menjadi bagian dari kurikulum SMK. Banyak sekolah telah menjalin kemitraan dengan perusahaan di berbagai sektor, mulai dari otomotif, perhotelan, restoran, hingga konveksi.

Baca Juga: Target Indonesia jadi Tuan Rumah ASEAN Cup 2026, Prabowo Siap Kirim Surat ke FIFA

Meski demikian, kemampuan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja saat ini juga dipengaruhi kondisi ekonomi. Menurut Jejen, sejumlah perusahaan menghadapi tantangan dalam mempertahankan aktivitas usaha karena melemahnya daya beli masyarakat dan berkurangnya investasi.

"Masalahnya banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan daya serap hasil produksi. Belanja masyarakat menurun dan investor kabur ke luar negeri," katanya.

Karena itu, Jejen menilai diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK. Kebijakan yang mendukung iklim investasi dan perluasan kesempatan kerja dinilai menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.

"Pemerintah harus memberikan relaksasi kepada perusahaan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang positif bagi iklim investasi dan dunia kerja, termasuk kewajiban menyerap tenaga-tenaga lokal," pungkasnya.

Berdasarkan data BPS, tingginya angka pengangguran lulusan SMK menunjukkan bahwa tantangan pendidikan vokasi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi siswa. Sinkronisasi kebutuhan industri, efektivitas program magang, serta perluasan lapangan kerja menjadi faktor penting yang perlu diperkuat agar lulusan SMK dapat terserap secara berkelanjutan di dunia kerja. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS