Mahfud Siapkan Pengunduran Diri dari Kabinet Jokowi, Ganjar Sindir Pejabat Ikut Kampanye Alasan Kunker

“Kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat, saya kan membacakan sebuah pernyataan, saya berterima kasih ke Pak Jokowi yang telah mengangkat saya empat setengah tahun lalu sebagai Menko Polhukam,” ungkap Mahfud.

Dia mengaku, pasangannya capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, sudah menyarankan untuk mundur dari jabatan menteri. Mahfud mengatakan, pernyataan Ganjar ke publik terkait rencana mundur dari Kabinet Jokowi pada Selasa (23/1/2024) sore merupakan kesepakatan bersama dirinya sejak awal.

Kesepakatan yang dimaksud, kata Mahfud, yakni akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik pada saat yang tepat.

Sejak diberi amanah menjabat Menko Polhukam pada 2019, Mahfud percaya bahwa Presiden Jokowi memiliki niat yang baik untuk rakyat. Dilandasi sikap percaya itu, Mahfud mengaku bersedia untuk membantu Jokowi di KIM Jilid II.

Baca Juga: Mahfud Sebut Pertanyaan Gibran Tak Pantas Dijawab Mengenai Green Inflation, Apa Itu?

Terkait rencana pengunduran diri Mahfud dari jabatan menteri, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengaku sudah mengetahuinya. Dia pun mengungkap, sempat ada menteri dari PDIP yang siap mundur dari Kabinet Jokowi.

“Kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Jadi meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat ibu (Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, red) stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting,” jelasnya di Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Selain bertanggung jawab kepada presiden, Hasto mengatakan, para menteri juga bertanggung jawab kepada rakyat, sehingga kepentingan rakyat tidak bisa diabaikan. Dia pun menampik bahwa para menteri dari PDIP meminta arahan kepada Megawati terkait situasi di dalam Kabinet Jokowi.

“Kabinet ini untuk negara. Presiden juga seharusnya bicara soal bangsa dan negara. Bukan ikut-ikutan kampanye,” tegasnya.

Sebelumnya, Ganjar menyarankan Mahfud mundur dari jabatan menteri untuk menghindari konflik kepentingan di kontestasi Pilpres 2024. Peluang munculnya konflik kepentingan, kata Ganjar, selalu ada pada setiap perhelatan pemilu yang melibatkan pejabat publik.

“Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest,” ujar Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kendal, Selasa (23/1/2024) sore.

Baca Juga: Debat Keempat Cawapres: Cak Imin Sejahterakan Petani, Gibran Pertahankan Hilirisasi, Mahfud Libatkan Kearifan Lokal

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyindir beberapa kasus pejabat publik memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye. Tanpa menyebut nama pejabat yang dimaksudnya, Ganjar mengatakan, kampanye yang dilakukan dibalut dengan alasan kunjungan kerja (kunker).

“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan, rakyat bisa nilai dan kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” tegas Ganjar.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah sebagian di PP Nomor 53 Tahun 2023, Mahfud tidak perlu mengundurkan diri dari jabatan menteri.

Pada pasal 18 ayat (1) dan (1a) PP 53/2023 diatur bahwa menteri hingga wali kota tidak perlu mundur dari jabatannya meskipun maju sebagai capres atau cawapres.

Selain Mahfud, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, juga masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian cawapres pasangan Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, sedang menjabat Wali Kota Solo.  (A)

Penulis: Mustaqim

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS