Muna Barat Butuh Kepemimpinan Bahri

Sunaryo, telisik indonesia

Minggu, 25 Desember 2022

0 dilihat

Pj Bupati Muna Barat, Bahri masih dibutuhkan kepemimpinannya. Foto: Ist.

MUNA, TELISIK.ID - Program dan kebijakan yang dilakukan Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri sangat besar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kurang lebih delapan bulan, Direktur Perencanaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu telah mampu melakukan perubahan di Bumi Laworoku.

Mantan Ketua DPRD Muna Barat, La Ode Koso menilai sangat tepat Presiden, Joko Widodo melalui Mendagri, Titto Karnavian menempatkan Bahri sebagai Pj bupati. Kehadiran Bahri di Muna Barat untuk mengabdi, membangun dan mensejahterahkan masyarakat.

Baca Juga: Pasca Bencana Pemkab Kolaka Utara Turap Tepi Sungai Latawaro

"Muna Barat sangat beruntung di pimpin Bahri dan kepemimpinannya masih sangat dibutuhkan," kata Koso, Minggu (25/12/2022).

Ketua DPD PAN Muna Barat itu mengaku heran ada yang menilai kepemimpinan Bahri buruk. Apalagi membawa-bawa penilaian dari Kemendagri. Ia menganggap itu hanya akal-akalan untuk merusak citra pemerintahan Bahri. Padahal faktanya, Bahri menjalankan roda pemerintahan sesuai rambu-rambu yang ada.

"Semua orang tahu, Pak Bahri benar-benar bekerja untuk daerah. Kalau ada yang menilai buruk, kita anggap sisi positifnya saja untuk masukan bagi Pemkab," ujarnya.

Mantan anggota DPRD Muna itu menilai, terobosan yang dilakukan Bahri mulai dari penataan birokrasi dan aset, pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan langsung tunai (BLT) hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai bentuk pencitraan untuk kepentingan suksesi Pilkada 2024.

"Apa yang dilakukan Bahri itu merupakan tugas dan tanggungjawabnya. Ingat, Bahri itu birokrasi, bukan politisi," terangnya.

Sebelumnya juga, Fraksi Golkar DPRD Muna Barat telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Bahri. Melalui Wakil Ketua DPRD, Uking Djassa, menilai sejak awal menjabat sebagai Pj bupati, beban Bahri sangat berat. Bahri, harus menyelesaikan benang kusut penataan birokrasi.

Kemudian, persoalan anggaran. Di masa transisi, lanjut Ketua DPD II Golkar Muna Barat itu, dengan kepiawaiannya, Bahri mampu mendapatkan saldo sebesar Rp 25 miliar di APBD yang kemudian dialokasikan untuk TPP ASN dan sisanya buat pematangan lahan pusat perkantoran Bumi Praja Laworoku, kantor DPRD, rujab bupati, wakil bupati, pimpinan DPRD dan masjid agung.

Tidak sampai di situ, di Perubahan APBD, jebolan STPDN 07 itu kembali memporsikan anggaran 11 persen atau sebesar Rp 12.132.880.0000 dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan inflasi yang dibagi pasa beberapa aitem kegiatan yang meliputi,  operasi pasar murah, subsidi transportasi dan bantuan subsidi BBM nelayan.

"Persoalan memanej anggaran, Pj bupati ahlinya," ujarnya.

Lalu untuk mengisi kekosongan jabatan eselon II, lanjut mantan Ketua DPRD Muna itu, Bahri melakukan lelang jabatan. Kemudian, untuk tahun 2023, Bahri juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 75,5 miliar untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur perkantoran, rujab dan masjid.

Baca Juga: Belasan Rumah Warga di Buton Tengah Rusak Dihantam Gelombang

Sementara itu, Pj Bupati, Bahri juga heran bila dikatakan kinerjanya buruk berdasarkan hasil penilaian dari Kemendagri. Pasalnya sampai saat ini, belum ada rilis resmi dari Kemendagri.

Bahri tidak mau terlalu ambil pusing. Saat ini, ia hanya fokus kerja, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah (RPD) yang bermuara pada kerja nyata untuk kesejahteraan masyarakat.

"Bila ada pendapat saya membangun pencitraan silahkan saja, nanti masyarakat menilai dan berpendapat. Prinsipnya, kehadiran saya di Muna Barat untuk mengawal pemerintahan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) dan mewujudkan pembangunan berdasarkan RPD yang menjadi pedoman. Jadi, tidak ada nuansa politik, karena saya adalah pejabat birokrasi," tandasnya. (A)

Penulis: Sunaryo

Editor: Kardin

BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS