Pandemi Belum Usai, Perlu Disiapkan Skenario Terburuk untuk Musim Haji 2021
Fitrah Nugraha, telisik indonesia
Rabu, 17 Februari 2021
0 dilihat
Dengan semakin dekatnya musim haji 2021, Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI diminta segera menyiapkan skenario terburuk penyelenggaraan haji tahun ini. Foto: Repro Google.com
" Kemungkinan tidak ada misi haji ke Tanah Suci tahun 2021 ini sangat mungkin terulang pada tahun ini jika melihat kondisi dan situasi kurva penanganan COVID-19 dimana kasus masyarakat yang terkena infeksi terus melonjak. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Dengan semakin dekatnya musim haji 2021, Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI diminta segera menyiapkan skenario terburuk penyelenggaraan haji tahun ini.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj yang menyoroti soal musim haji 2021 yang semakin dekat.
Menurut dia, persiapan skenario ini diperlukan dengan berkaca pada pengalaman tahun lalu, di mana Arab Saudi hanya menyelenggarakan haji untuk warga domestik dan tertutup untuk warga negara luar.
Dimana, ketika itu tidak ada pengiriman jemaah dari negara di luar Arab Saudi. Sedangkan Indonesia termasuk negara terimbas akibat kebijakan tersebut.
Baca juga: BCA Buka Rekrutmen untuk 9 Posisi, Termasuk Fresh Graduate
“Kemungkinan tidak ada misi haji ke Tanah Suci tahun 2021 ini sangat mungkin terulang pada tahun ini jika melihat kondisi dan situasi kurva penanganan COVID-19 dimana kasus masyarakat yang terkena infeksi terus melonjak,” kata Mustolih di Jakarta dikutip dari Okezone.com, Selasa (16/2/2021).
Mustolih memaparkan, situasi di Arab Saudi sendiri juga tidak jauh berbeda. Terlebih baru-baru ini Pemerintah Arab Saudi menutup pintu bagi warga asing yang ingin menjalankan ibadah umrah.
Situasi seperti ini, kata dia, tentu akan berdampak pada keleluasaan dan mobilitas panitia penyelenggara ibadah haji melakukan survei dan kontrak-kontrak penerbangan, katering, pemondokan, transportasi, dan berbagai persiapan lainnya.
Dia berpandangan, jika tahun ini jemaah haji Indonesia gagal berangkat lagi, maka itu akan berakibat sangat serius terhadap makin panjangnya antrean pemberangkatan calon jemaah haji.
Baca juga: Jokowi Terbitkan Perpres, Denda dan Pidana Menanti Warga Penolak Vaksin COVID-19
Di sisi lain, kuota tidak kunjung bertambah secara signifikan. Hal ini yang perlu diwaspadai dan diantisipasi agar mulai dipikirkan jalan keluarnya.
“Dengan kata lain, Kemenag dan DPR jangan hanya fokus pada masalah BPIH atau anggaran, tetapi juga segala kemungkinan terkait keseluruhan penyelenggaraan haji baik untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang,” terang Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Karena itu, Mustolih menambahkan, sejak bulan Rajab Kemenag dan DPR sudah mulai ancang-ancang membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan skema kuota normal dan asumsi kuota hanya diberikan 50%. Menurutnya, dalam kondisi pandemi sekarang ini alokasi anggaran kesehatan agaknya akan menjadi prioritas utama dan menyedot biaya.
“Sebelum pandemi COVID-19 melanda, memang Kemenag dan DPR berupaya melakukan percepatan penetapan BPIH pada awal Ramadan yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres), sehingga persiapan calon jemaah haji yang berangkat tahun ini memiliki waktu yang cukup luas untuk pelunasan dan persiapan, termasuk panitia dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK),” pungkasnya. (C)
Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Haerani Hambali
