Pasar Murah Dinilai Menyusahkan, Pemda Busel Diminta Kembalikan Uang Rakyat
Deni Djohan, telisik indonesia
Sabtu, 25 April 2020
0 dilihat
Screen Shoot komentar Kadis Perindagkop Buton Selatan (Busel), La Hardin, saat menjawab pertanyaan warga yang mengeluhkan berasnya belum juga diberikan. Foto: Ist.
" Iya ya.. kenapa berasnya belum datang, padahal uangnya sudah lama dibayar. Bagus beli di kios saja, ada uang ada barang. Cuma beda seribu juga. "
BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Program pemerintah Buton Selatan (Busel) yang menawarkan beras murah kepada masyarakat di tengah mewabahnya virus COVID-19 dan memasuki bulan suci Ramadan rupanya tak semulus janji-janji di awal. Warga harus kesal lantaran beras tersebut hingga kini belum juga diberikan.
Padahal, para warga telah lebih dulu membayar harga beras tersebut melalui pemerintah kelurahan dan desa. Hal ini kemudian menjadi perbincangan hangat di media sosial. Para netizen membanding-bandingkan kinerja pemerintah Buton Selatan dan pemerintah Buton dalam menangani mewabahnya virus COVID-19.
Awalnya, Salah satu anggota grup Buton Selatan, RHizal palapa, mengupload berita mengenai kinerja Bupati Buton, La Bakry yang menyerahkan bantuan beras sebanyak 100 ton kepada warga miskin yang terkena dampak COVID-19 secara gratis. Ia kemudian membandingkan dengan kinerja pemerintah Busel yang malah melakukan praktik perdagangan terhadap masyarakat melalui pasar murah di tengah mewabahnya virus Corona.
Celakanya, hingga kini beras yang diambil dari Bulog itu tak kunjung sampai ke masyarakat. Padahal masyarakat telah lebih dulu menyerahkan uang harga beras tersebut.
"Iya ya.. kenapa berasnya belum datang, padahal uangnya sudah lama dibayar. Bagus beli di kios saja, ada uang ada barang. Cuma beda seribu juga," tulis salah satu pemilik akun, Wa Ode Nurwani Rizki mengomentari postingan tersebut.
Baca juga: Olahraga yang Baik Saat Puasa di Tengah Pandemi
Ia juga menyesalkan sikap pemerintah Busel yang lebih dulu mengambil uang sebelum barang ada. Sikap ini dinilai semakin menyusahkan warga.
"Ini bukan lagi membantu namanya, tapi sudah menyusahkan," geramnya.
Menanggapi hal tersebut, kepala Disperindagkop Busel, La Hardin, mengaku resah dengan dengan keadaan itu. Pasalnya, hingga kini stok beras di Bulog sedang kosong hingga tanggal 29 April 2020. Padahal pemerintah telah lebih dulu mengambil uang rakyat. Sedang uang yang dikumpulkan pemerintah sudah disetor ke pihak Bulog.
"Kita sudah bayar saja barangnya belum datang, bagaimana jadinya kalau kita belum bayar," tulis La Hardin membalas pertanyaan warga.
Menurutnya, pihak Bulog bersedia untuk mengembalikan uang rakyat yang telah disetor melalui Pemda Busel. Namun tidak semua wilayah yang akan dikembalikan uangnya kecuali, Batauga, Desa Lawela Selatan, Kelurahan Laompo, Desa Lampanairi dan Desa Bola. Dan permintaan ini langsung melalui pihak kecamatan Batauga.
"Muda-mudahan hari Senin ini sudah bisa sudah bisa diproses pengembaliannya, berhubung pada Kamis lalu mereka libur," ungkapnya.
Bagi desa atau kelurahan yang juga meminta uang rakyatnya dikembalikan, lanjutnya, ia meminta untuk segera melaporkan ke kecamatan agar pihak kecamatan melaporkan kepada Perindag. Pihak Perindag kemudian secepatnya meneruskan laporan itu ke Bulog.
Menanggapi hal itu, salah satu tokoh pejuang pemekaran Busel yang diketahui memiliki nama akun, Garuda Merah, Ikbal menilai, pemerintah Busel sekiranya harus bijak dalam berpikir dan bertindak. Jika seperti ini terus maka Busel diambang kehancuran. Sangat tidak logis dan etis pemerintah mengaku akan mengembalikan uang masyarakat.
"Pemerintah apa ini, tidak punya etika dan prinsip daerah," nilainya.
Reporter: Deni Djohan
Editor: Sumarlin
